Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Nilai Wajar jika "Fresh Graduate" UI Tolak Gaji Rp 8 Juta

Kompas.com - 25/07/2019, 20:55 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut berkomentar soal viralnya post dari akun Instagram yang mengaku lulusan baru atau fresh graduate dari Universitas Indonesia (UI) yang menolak bekerja dengan gaji Rp 8 juta per bulan.

Fahri yang juga alumnus UI ini menilai wajar jika lulusan UI berharap mendapat gaji tinggi.

"Dari dulu anak UI memang merasa punya standar gaji yang lebih tinggi daripada fresh graduate dari kampus-kampus lain," kata Fahri yang lulus dari UI pada 1997 ini.

Fahri yang lulus dari Fakultas Ekonomi ini menyebut bahwa banyak rekan-rekannya mengincar perusahaan yang berkantor di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta.

Sebab, di tempat itulah biasanya perusahaan bersedia menggaji karyawannya dengan angka fantastis.

"Itu (kawasan Sudirman dan Thamrin) adalah tempat bagi yang kita sebut sebagai the best paid fresh graduate. Atau tempat bagi lulusan baru yang dibayar dengan bayaran terbaik," kata Fahri.

Baca juga: Survei Membuktikan, 83 Persen Perusahaan Puas dengan Kinerja Alumni UI

Fahri pun menilai wajar jika lulusan UI saat ini memiliki standar tertentu yang bahkan lebih tinggi dari para pendahulunya.

Hal yang terpenting, kata Fahri, lulusan UI memiliki kemampuan dan skill yang membuat mereka layak menuntut gaji tinggi.

"Menurut saya itu biasa saja karena itu sama dengan biaya atau harga pada pasar kerja. Setiap pasar tenaga kerja ada rate-nya, ada price-nya, ada harganya, dan itu normal saja untuk diperdebatkan," kata dia.

Namun, saat lulus dari UI pada 1997, Fahri rupanya tidak melamar kerja ke perusahaan . Saat itu, Fahri memilih mendirikan perusahaan konsultan.

"Saya memang enggak suka melamar, makanya saya kerja sendiri, bikin perusahaan konsultan," kata dia.

Sayangnya, Fahri enggan mengungkapkan penghasilan yang ia dapat per bulannya saat baru lulus.

Halaman:


Terkini Lainnya

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com