Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Tak Punya Alasan Cukup Terapkan Impor Saat Panen

Kompas.com - 18/02/2019, 21:04 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak berpendapat bahwa pemerintah tak memiliki alasan yang cukup untuk menerapkan kebijakan impor. Terlebih impor dilakukan pada masa panen

Alasan penerapan kebijakan impor sempat dipaparkan Presiden Jokowi saat debat kedua pilpres. 

"Sekarang itu seperti enggak punya alasan cukup untuk melakukan impor karena dilakukan ketika panen," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Senin (18/2/2019).

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).
Saat debat, Jokowi mengakui bahwa selama empat tahun masa kepemimpinannya, pemerintah masih menerapkan kebijakan impor berbagai komoditas, salah satunya beras.

Kendati demikian, ia menuturkan, kuantitas impor beras saat ini telah jauh menurun jika dibandingkan 2014.

Jokowi pun mengungkapkan beberapa alasan mengapa pemerintah tetap mengimpor beras mesti terjadi surplus.

Baca juga: Saat Jokowi dan Prabowo Berdebat soal Kebijakan Impor Pangan...

Ia mengatakan, kebijakan impor bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok cadangan beras jika terjadi bencana alam dan gagal panen.

Selain itu kebijakan impor juga bertujuan untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri.

Baca juga: Ditanya Prabowo soal Impor Pangan, Begini Jawaban Jokowi

Kendati demikian, menurut Dahnil, kebijakan impor saat masa panen justru merugikan para petani.

"Itu jadi masalah besar dan selalu kita kritik karena merugikan petani dan petani jadi korban dari kebijakan impor itu. Hal ini yang mau dilawan pak Prabowo karena potensi rente dalam impor, itu harus dilawan. Mafia impor harus distop," kata Dahnil.

Kompas TV Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo memakai data-data bernuansa fitnah kepada Prabowo Subianto. Pernyataan Dahnil, langsung dibantah Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Dedek Prayudi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com