Kalla Ingatkan agar Bedakan Kriminalisasi dengan Masalah Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tak ada kriminalisasi yang dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum terhadap sejumlah tokoh di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Kalla menjawab tudingan bahwa pemerintah mengkriminalisasi para tokoh pendukung Prabowo-Sandiaga seperti Ahmad Dhani dan Slamet Ma'arif.

"Ya tentu kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum. Kalau ya, memang ya, perlu dikaji dengan baiklah. Saya baca, (kasus yang terbaru) karena pelanggaran lalu lintas ya bukan karena masalah agama, tapi karena rapat akbarnya di jalan," ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Sekjen Gerindra: Tokoh yang Mendulang Suara bagi Prabowo Digerus Satu Per Satu

Kalla mengatakan, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, polisi sudah mengkaji banyak hal.

Ia yakin polisi telah mempertimbangkan semua hal dan mengedepankan aspek hukum sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Itu hukum, memang harus diterapkan tetapi harus adil pada penerapannya," kata Kalla.

Sebelumnya, Polresta Surakarta meningkatkan status Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif dari saksi menjadi tersangka.

Slamet Ma'arif yang juga wakil ketua BPN Prabowo-Sandiaga ini menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Moeldoko Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Kasus Hukum yang Jerat Pendukung Prabowo

Kapolresta Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo mengatakan, penetapan tersangka Slamet Ma'arif tersebut telah melalui tahapan.

Penyidik Polresta Surakarta telah melakukan penanganan kasus dugaan pelanggaran kampanye secara profesional.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, penetapan Slamet Ma'arif sebagai tersangka menunjukkan adanya upaya untuk menyingkirkan tokoh-tokoh Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang berpotensi mendulang suara bagi pasangan Prabowo-Sandiaga.

Selain Slamet Ma'arif, Muzani mencontohkan, kasus lain yang dialami oleh juru kampenye nasional BPN Ahmad Dhani.

"Sekarang sudah mulai bahwa orang-orang yang berpotensi mendulang suara di lingkaran BPN mulai digerus satu persatu. Ada Ahmad Dhani. Sekarang Slamet Ma'arif, mungkin nanti siapa dan seterusnya," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).