Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Gelar Rapat Koordinasi Timses Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 17/12/2018, 21:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, menggelar rapat koordinasi di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Sekretaris Kabinet yang juga anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf, Pramono Anung, mengatakan rapat tersebut diadakan untuk mengevaluasi jalannya kampanye yang telah berlangsung selama dua bulan.

"Malam ini ada pertemuan rapat Tim Kampanye Nasional dengan Dewan Pengarah dan Dewan Penasehat. Yang intinya melakukan evuasi terhadap jalannya kampanye yang sudah berjalan hampir 2 bulan ini," ujar Pramono saat ditemui di lokasi rapat.

Baca juga: Jokowi: 91 Persen Kader PKB Pilih Jokowi-Maruf

"Dan tentunya pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf juga melihat dari berbagai perjalanan yang dilakukan oleh Pak Jokowi maupun Kiai Ma'ruf apakah kemudian sudah secara signifikan memberikan dampak yang positif," lanjut Pramono

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir. Selain itu sejumlah ketua umum partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf seperti Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Para ketua umum juga didampingi 9 sekjen partai pengusung Jokowi-Ma'ruf. Sejumlah pejabat negara yang masuk dalam struktur Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko juga hadir dalam rapat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

Nasional
Pejalan Kaki Akan Jadi Kasta Tertinggi di IKN

Pejalan Kaki Akan Jadi Kasta Tertinggi di IKN

Nasional
PKS Minta Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah dalam Kebijakan Tapera

PKS Minta Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah dalam Kebijakan Tapera

Nasional
Risma Ingatkan Lansia Jaga Kesehatan agar Tak Bebani Orang Lain

Risma Ingatkan Lansia Jaga Kesehatan agar Tak Bebani Orang Lain

Nasional
Soal Usung Figur Publik pada Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

Soal Usung Figur Publik pada Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

Nasional
Kapolri dan Jaksa Agung Tak Cukup Pamer Keakraban...

Kapolri dan Jaksa Agung Tak Cukup Pamer Keakraban...

Nasional
BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Nasional
Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Nasional
Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Nasional
“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Nasional
PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com