5 Berita Populer: Politik Setengah Hati Demokrat dan Ancaman Pencabutan Izin Bolt dan First Media

1. Politik Setengah Hati Demokrat

Meski mengusung Prabowo-Sandiaga, Demokrat membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan capres dan cawapres saat pemungutan suara.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono.

Ibas mengakui, ada kader yang punya sikap berbeda dengan partai, yaitu mendukung capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, ada yang secara terbuka mengungkapkan dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf.

Lalu, bagaimana nasib koalisi Prabowo-Sandi? Baca selengkapnya di sini. 

2. Banyak yang Tak Lolos SKD CPNS, Pemerintah Kaji Dua Opsi Kebijakan Baru

Kompas.com/Luthfia Ayu Azanella Sejumlah peserta tes SKD menunggu giliran memasuki ruangan tes, di Gedung Siti Khadijah, Yogyakarta.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan akan membuat kebijakan baru untuk mengantisipasi banyaknya peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 yang tak lolos dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD).

Deputi Bidang SDM aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dua opsi kebijakan yaitu menurunkan passing grade dan sistem ranking.

Bagaimana penjelasannya? Baca selengkapnya di sini. 

3. Menkominfo Tegaskan Bakal Cabut Izin Bolt dan First Media 17 November

KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN D Menkominfo Rudiantara memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Nexticorn International Convention, Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan bakal mencabut izin frekuensi yang dimiliki PT Internux ( Bolt) dan PT First Media Tbk jika mereka tak melunasi tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi pada 17 November 2018 mendatang.

Menurut Rudiantara, pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja dan kewajiban semua operator broadband di Indonesia secara reguler.

Dari evaluasi tersebut diketahui Internux menunggak total biaya BHP sebesar Rp 708,41 miliar, dengan rincian tunggakan Internux Rp 343,57 miliar dan First Media Rp 364,84 miliar selama kurun waktu 2016 hingga 2017.

Baca selengkapnya di sini. 

4. Kasus Penipuan "Uang Raja" Terungkap Saat Pemeriksaan Ratna Sarumpaet

Kompas.com/Sherly Puspita Tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet berjalan meninggalkan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, Jumat (26/10/2018).

Aparat kepolisian Polda Metro Jaya menangkap empat tersangka kasus penipuan bermodus uang raja-raja Indonesia zaman dulu yang disimpan di bank Singapura dan World Bank atau Bank Dunia senilai Rp 23 triliun.

Mereka adalah H (39), D (55), A (58), dan R (52). Para tersangka menipu korban dengan meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke sebuah rekening.

Selanjutnya, para tersangka berjanji untuk mencairkan uang raja-raja zaman dahulu itu senilai Rp 23 triliun.

Kasus itu menyeret nama Ratna Sarumpaet sebagai korban penipuan. Kasus tersebut terungkap saat pemeriksaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet.

Baca selengkapnya di sini. 

5. Ada Putra Mahkota Saudi dalam Rekaman Pembunuhan Jamal Kashoggi

AFP / BANDAR AL-JALOUD / SAUDI ROYAL PALACE Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman saat berpidato di forum investasi internasional, Future Investment Initiative (FII) di Riyadh, Rabu (24/10/2018).

Rekaman audio terkait pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi menunjukkan kemungkinan keterlibatan Pangeran Mohammed bin Salman.

Seorang pengawal MBS, Maher Abdulaziz Mutreb, yang menjadi salah seorang dalam tim pembunuh Kashoggi mengatakan lewat telepon kepada seorang ajudan MBS untuk "melapor kepada bos" setelah pembunuhan Khashoggi.

Meski dalam rekaman itu tidak disebutkan secara terang-terangan nama MBS, para pejabat intelijen AS yakin yang dimaksud "bos" tak lain adalah sang putra mahkota Arab Saudi.

Baca selengkapnya di sini.