Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peranan Asing pada Perekonomian RI Dinilai Masih dalam Level Normal

Kompas.com - 02/10/2018, 20:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Faisal Basri mengakui peranan asing pada perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Namun demikian, meski meningkat tetapi masih dalam level normal.

Hal itu disampaikan Faisal dalam diskusi di Media Center Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta, Selasa (2/10/2018). Diskusi tersebut bertemakan penguasaan asing dalam perekonomian Indonesia.

"Betul peranan asing semakin meningkat tapi masih pada level yang berada di bawah rata-rata," kata Faisal.

Ia membandingkan peranan asing dalam perekonomian negara-negara lain di ASEAN. Faisal mengatakan hal itu dapat diukur melalui Foreign Direct Investment (Investasi Langsung Luar Negeri) di Indonesia.

Menurut Faisal, FDI Indonesia lebih rendah dibandingkan Vietnam. Ia mengatakan, FDI Indonesia hanya 25 persen sedangkan Vietnam mencapai 50 persen dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Demikian pula dengan penguasaan sektor lainnya, menurut Faisal Indonesia masih menguasai sepenuhnya.

Karena itu, ia membantah bila perekonomian Indonesia saat ini dikuasai asing. Ia juga mengkritik pihak yang kerap membuat gambar peta Indonesia disertai dengan bendera negara lain di tiap provinsi yang menunjukan penguasaan sumber daya alam di sana.

"Coba kita berkepala dingin. Kita telaah sektor per sektor. Mana yang asingnya dominan? Perbankan nomor satu Bank Mandiri, nomor dua Bank BRI, BCA. BCA itu punya Pak Budi Hartono, orang Indonesia juga. BNI semua Indonesia," ujar Faisal.

"Pertambangan, Aneka Tambang, Bukit Asam, Adaro, kan punya orang Indonesia semua. Baik punya BUMN maupun punya swasta," lanjut dia.

Kompas TV Proses penuntasan divestasi saham Freeport Indonesia semakin mendekati babak akhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com