Survei LIPI: Kesetaraan Hukum dan Ekonomi Masih Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Survei Ahli Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Esty Eskawati mengungkapkan, kondisi kesetaraan sosial-budaya di Indonesia secara umum sudah baik.

Namun, menurut Esty, ada beberapa catatan di bidang kesetaraan hukum dan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Esty dalam Sosialisasi Hasil Survei Ahli 2018 yang bertema "Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan: Menjelang Pemilu Serentak 2019.”

"Lebih dari 60 persen ahli memberikan penilaian yang masih buruk dan sangat buruk," kata Esty di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Esty menyebut, ada faktor lain penyebab ketidaksetaraan sosial-budaya, yakni perbedaan tingkat dan akses di bidang ekonomi (47,6 persen).

Kemudian, perbedaan akses terhadap kekuasaan (26,9 persen) dan regulasi negara (13,1 persen) juga berperan.

Selain itu, lanjut Esty, faktor penyebab ketidaksetaraan sosial lain adalah perbedaan akses terhadap teknologi (6,9 persen). 

Ada juga perlakuan negara, pengucilan sosial, kapasitas berkiprah di bidang ekonomi dan politik, perbedaan tafsir terhadap informasi yang ada, serta perbedaan terhadap akses sosial budaya yang masing-masing sebesar 0,7 persen.

Esty juga memaparkan, sejumlah potensi munculnya konflik sosial di masyarakat, antara lain perebutan sumber daya alam dan pengelolaan regulasi atau kebijakan yang tumpang tindih atau multitafsir.

Tak hanya itu, Esty memaparkan, politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta stigmatisasi, dianggap sebagai penyebab utama memburuknya kondisi toleransi di Indonesia.

Politisasi SARA dan politik identitas, menurut dia, merupakan masalah yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 maupun konsolidasi demokrasi.

"Sebanyak 73,8 persen responden ahli menjawab ada (politisasi SARA)," ujar Esty.

Survei ahli yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian Politik (LIPI) dilaksanakan di 11 provinsi di Indonesia dengan responden sebanyak 145 orang terdiri dari ahli politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang berasal dari para akademisi, aktivis, jurnalis, tokoh masyarakat, serta anggota kelompok profesi.

Survei ini menggunakan teknik non-probability sampling, yakni dengan menerapkan teknik purposive sampling, di mana sampel sumber data (ahli) dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Survei ini dibiayai oleh APBN.