Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun 2019, Pemerintah Naikkan Anggaran untuk Pengembangan SDM Menjadi Rp 14 Triliun

Kompas.com - 07/08/2018, 14:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada APBN 2019 mendatang, pemerintah akan meningkatkan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi Rp 14 triliun.

Kebijakan ini merupakan wujud kongkret agenda besar yang akan dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah pembangunan infrastruktur selama sekitar empat tahun terakhir.

"Kalau ditotal dari (program pengembangan manusia) berbagai kementerian, jumlahnya untuk di tahun depan (2019) Rp 14 triliun. Tahun ini sendiri kan hanya di bawah Rp 10 triliun," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Ini Prioritas Subsidi untuk RAPBN 2019

Anggaran itu tersebar di beberapa kementerian dan lembaga. Namun, yang menjadi fokus dalam pengembangan SDM itu, yakni pengembangan pendidikan kejuruan atau vokasional.

Bambang mencontohkan pengembangan SDM di bidang pariwisata.

Mengingat jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat, maka SDM yang bergerak di sektor pariwisata juga harus diperbaiki.

Baca juga: Pedoman Disepakati, RAPBN 2019 Siap Dibahas

"Yang kita ditingkatkan itu kualitas dari soal standard hidupnya hingga kualitas dia untuk masuk ke pasar kerja," ujar Bambang.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, Kementerian Pendidikan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat ini juga sedang mengembangkan kurikulum untuk pengembangan SDM, khususnya di bidang vokasi.

"Karena apapun, sekarang sudah revolusi 4.0 di mana perubahan diperlukan, fleksibilitas itu yang dibutuhkan. Ini yang diharapkan Presiden saat berkali-kali mengumpulkan para rektor dan Menristekdikti, ya untuk mengubah itu," ujar Pramono.

Baca juga: Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2019

Meski demikian, Pramono memastikan, menjalankan agenda besar pembangunan SDM ini bukan berarti menyetop agenda besar sebelumnya, yakni pembangunan infrastruktur.

Pemerintah justru turut pula meningkatkan anggaran untuk infrastruktur pada 2019 mendatang.

"Ada kenaikan (anggaran) infrastruktur di tahun 2019. Angkanya di atas Rp 110 triliun," ujar Pram.

Baca juga: Catatan dari Dewan untuk Pemerintah Jelang Pembahasan RAPBN 2019

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para jajarannya untuk memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia.

Pesan ini disampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa siang dengan topik nota keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2019.

"Kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada," kata Jokowi.

Baca juga: RAPBN 2019, Pemerintah Tak Lagi Prioritaskan Infrastruktur?

Jokowi berharap, sekolah dan pelatihan vokasi terus digencarkan untuk membuat SDM siap menghadapi dunia kerja. Begitu pula kemitraan dengan industri dan pelatihan di masing-masing kementerian.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com