Menurut Waketum DMI, Ini Beda Masjid di Indonesia dan Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) sekaligus Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menyatakan, ada perbedaan mendasar antara masjid di Indonesia dan negara lain.

Syafruddin menyebut, masjid di Indonesia tidak didirikan dan dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat.

Ini berbeda dengan negara-negara lainnya, termasuk di negara tetangga seperti Malaysia.

Baca juga: DMI Gembira Masjid Jadi Tempat Pemberdayaan Ekonomi Umat

"Masjid tidak bisa diurus pemerintah. Masyarakat yang membangun (masjid), masyarakat yang mengontrol. Itu kelebihan masjid di Indonesia," kata Syafruddin kepada wartawan di Kantor Pusat DMI, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Syafruddin juga menjelaskan, di dunia ini hanya ada dua negara yang masjidnya dikelola masyarakat secara penuh. Selain Indonesia, ada Pakistan.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DMI sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap, seluruh masjid di Malaysia dibangun dan dikelola pemerintah.

"Takmirnya digaji pemerintah. Kita (masjid di Indonesia), dibangun masyarakat," sebut Kalla.

Baca juga: DMI Mengaku Tak Punya Kewenangan Larang Kampanye di Masjid

Bahkan, lanjut Kalla, keberadaan kotak amal di masjid-masjid hanya ada di Indonesia dan Pakistan. Hal ini tak terlihat di Malaysia, Brunei Darussalam, apalagi di Arab Saudi.

Namun demikian, Masjid Istiqlal mendapatkan dana dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama.

"Istiqlal terima beres saja kan, dapat dananya dari Kemenag. Kalau masjid di kampung kotak amal yang beredar," kata dia.