BNN Harap Dukungan Kementerian/Lembaga untuk Cegah dan Berantas Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta kementerian/lembaga dan semua instansi pemerintah memberi dukungan dalam memerangi narkoba, khususnya dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Hal ini disampaikan Kepala BNN Heru Winarko dalam peringatan Hari Antinarkotika Internasional (HANI) tahun 2018 di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/7/2018).

"Narkoba adalah musuh kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita mengharapkan dukungan dalam menjalankan program P4GN di masing Kementerian dan Lembaga," kata Heru seperti dikutip dari siaran pers BNN.

Baca juga: Daerah Sukmajaya Depok Disebut Rawan Narkoba

Heru mengatakan, perang terhadap narkoba memang harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga apa yang selama ini dijalankan BNN juga bisa semakin maksimal. Selain kementerian lembaga dan instansi pemerintah, perlawanan terhadap narkotika juga harus didukung seluruh lapisan masyarakat.

"Kita mengharapkan P4GN dimasukkan rencana kerja di kementerian masing-masing," ujarnya.

Dalam menjalankan P4NG, lanjut Heru, BNN telah mencatat capaian-capaian yang perlu terus ditingkatkan. Diantaranya BNN telah merehabilitasi 18.311 penyalahguna narkoba dan memberikan layanan paska rehab 7.329 penyalahguna narkoba.

Baca juga: Rustam Effendi: Kata Kepala Kejaksaan, Jakbar Ini Juara Masalah Narkoba

"Kita juga diskusi dengan dirjen Lapas, kalau ada oknum pegawai yang pengguna bisa ditampung di sana," ujarnya.

Sementara dari sisi pencegahan, sudah ada sejumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap aparat penegak hukum sepanjang 2018 dengan barang bukti 4,71 ton sabu ganja, dan ekstasi.

Adapun pada tahun 2017, BNN juga mengungkap kasus TPPU dengan barang bukti berupa aset lebih dari Rp 105 miliar, dan pada 2016 ada 21 kasus dengan nilai sitaan mencapai Rp 261 milar.

"Bulan Februari 2018, BNN berhasil menyita TPPU dari satu sindikat sebesar Rp 6,4 triliun. Ada sekitar 15 negara yang menerima aliran dana tersebut," ungkapnya.

Baca juga: Tiru Filipina, Sri Lanka akan Mulai Hukum Mati Pelaku Pengedar Narkoba

Heru mengatakan, aset-aset jaringan narkoba yang disita akan digunakan untuk mendukung kinerja aparat dalam menegakkan hukum.

Kegiatan HANI 2018 ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang mewakili Presiden Joko Widodo. Hadir pula sejumlah pejabat dan tokoh nasional, diantaranya Menteri Dalam Negeri Negeri Tjahjo Kumolo.

Selain itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, serta mantan Kepala BNN yang saat ini menjabat Dirut Bulog Budi Waseso.

Wiranto mengatakan, program yang dijalankan BNN memang harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga dan seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, ancaman narkotika memang harus dilawan secara bersama-sama oleh semua elemen maayarakat.

"Inilah yang kita sebut perang semesta. Perang kita semua melawan narkoba. Kalau itu kita lakukan, Insyaallah kita bisa menang," ujarnya.