Membahas VIK di Singapura, Membaca Masa Depan Surat Kabar...

Kompas.com - 06/12/2017, 07:37 WIB
Kevin Anderson, mantan editor di BBC dan The Guardian, mencontohkan VIK Kompas.com saat berbicara dalam media workshop kerja sama World Association of Newspapers and News Publishers (WAN IFRA) dan RGE Journalism Workshop 2017 di Nanyang Technological University, Singapura, Selasa (5/12/2017). Dimas WahyuKevin Anderson, mantan editor di BBC dan The Guardian, mencontohkan VIK Kompas.com saat berbicara dalam media workshop kerja sama World Association of Newspapers and News Publishers (WAN IFRA) dan RGE Journalism Workshop 2017 di Nanyang Technological University, Singapura, Selasa (5/12/2017).
Penulis Dimas Wahyu
|
EditorLatief

KOMPAS.com - Berapa detik yang dibutuhkan untuk membaca 2.000 kata dalam sebuah tulisan? Jawaban ini bisa sangat beragam. Sebab, rata-rata kecepatan baca tiap orang berbeda-beda.

Andai berbekal kecepatan baca 160 kata per menit, maka membaca dengan menyuarakan satu artikel berisi 2.000 kata menurut kalkulator maya speechinminutes akan membutuhkan waktu 12,5 menit.

Membaca artikel panjang sendiri merupakan sesuatu yang sudah menjadi kultur dalam surat kabar. Penulis menggunakan cara bertutur untuk memberikan penjelasan mendalam. Namun, kini situasinya berubah.

"Berapa lama umumnya waktu yang dihabiskan untuk membaca sesuatu yang kita ceritakan? Bagaimana jika itu butuh sepuluh kali lebih lama dari yang biasa dibaca orang saat ini?" ujar Kevin Anderson, mantan editor di BBC dan The Guardian, saat berbicara di Nanyang Technological University, Singapura, Selasa (5/12/2017).

Format long form yang satu rumah dengan VIP atau Visual Interaktif Premium itu juga mendapatkan Internasional Asian Digital Awards pada awal November lalu, di samping juga Best Website kategori News/Entertaiment dalam ajang Bubu Awards v.10.VIP KOMPAS.COM Format long form yang satu rumah dengan VIP atau Visual Interaktif Premium itu juga mendapatkan Internasional Asian Digital Awards pada awal November lalu, di samping juga Best Website kategori News/Entertaiment dalam ajang Bubu Awards v.10.
Kevin yang berbicara dalam media workshop hasil kerja sama World Association of Newspapers and News Publishers (WAN IFRA) dan RGE Journalism Workshop 2017 itu menyatakan, pada dasarnya kita ingin orang tetap membaca cerita kita dan menghabiskan waktu lebih lama, sekalipun kenyataan yang ada malah sebaliknya.

Hal tersebutlah yang kemudian menjadi tantangan bagi surat kabar, dan lebih jauh juga menjadi tantangan dalam menarik pengiklan untuk menjaga keberlangsungannya.

Mengacu pada istilah paparan berformat panjang atau long form, Kevin kemudian memberikan sejumlah contoh bagaimana media internasional memberikan cerita panjangnya dalam bentuk yang tidak sepenuhnya tulisan.

Mereka mengandalkan visual, ilustrasi dalam bentuk lebar hingga mengganti paragraf-paragraf berisi data menjadi sebuah infografis.

Dari sekian contoh bentuk long form internasional, Kevin kemudian tanpa diduga-duga mengakhiri contoh dengan memperlihatkan VIK "Genggam Kembali Senjata Tradisional Indonesia" dan VIP "Keluarga Kuat, Indonesia Hebat" dari Kompas.com.

"Di Indonesia Kompas.com sudah membuat ini, VIK. Lalu coba lihat ini (VIP), 'sponsored'," Kevin membacakan kata dalam label merah yang tertera di muka VIP "Keluarga Kuat, Indonesia Hebat", menggambarkan contoh salah satu cara monetasi media dengan paparan berformat panjang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X