Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Dorong Kebijakan Repatriasi Bagi Pengungsi Rohingya di Banglades

Kompas.com - 23/11/2017, 13:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah mendorong terjalinnya MoU atau nota kesepahaman antara pemerintah Myanmar dan Banglades terkait upaya repatriasi para pengungsi etnis Rohingya.

"Kami semua hadir mendorong agar MoU tersebut dapat segera diselesaikan, saya akan coba kontak apakah MoU akhirnya bisa diselesiakan atau tidak, karena Menlu Banglades berencana tinggal lebih lama setelah pelaksanaan ASEM untuk melanjutkan last round of negotiation on repatriation," ujar Retno saat ditemui seusai rapat koordinasi tingkat menteri terkait isu kemanusiaan Rohingya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

Menurut Retno, kesepakatan kedua negara tersebut perlu diwujudkan sebagai pintu masuk untuk memulangkan pengungsi Rohingya dari Banglades kembali ke Myanmar.

Baca juga : Pengungsi Rohingya Bisa Pulang Jika Warga Asli Rakhine Siap Menerima

Ia menegaskan bahwa persoalan kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya harus cepat diselesaikan agar mereka bisa kembali dengan aman tanpa mengalami kekerasan.

"Selesainya MoU ini akan menjadi awal dari proses pengembalian para refugee dari Bangladesh ke Myanmar. Jadi istilahnya safe and dignify return," ucapnya.

Sejak akhir Agustus lalu, lebih dari 600.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Baca juga : Pemerkosaan Perempuan Rohingya Dilakukan Lebih dari 5 Tentara Myanmar

Sebelum peristiwa kekerasan yang terjadi di Rakhine pada akhir Agustus lalu, Banglades telah menampung sekitar 400 ribu pengungsi.

Gelombang pengungsi tersebut semakin membebani salah satu negara miskin di Asia itu dengan krisis kemanusiaan.

Kompas TV Dompet Dhuafa mengoperasikan mobil klinik, yaitu layanan kesehatan klinik berjalan, bertujuan untuk menjangkau lebih banyak titik pengungsian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com