JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku menerima ratusan pesan singkat setelah penangkapan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, menambah daftar panjang kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya dari semalam hingga hari ini sudah menerima ratusan SMS. Ada pola yang sama, yang pertama Mendagri harus mundur, 'Anda gagal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mencoreng nama Bapak Presiden dengan semakin banyaknya jajaran kemendagri baik pusat dan daerah yang OTT KPK," kata Tjahjo di sela acara ulang tahun ke-7 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di kantor BNPP, Jakarta, Minggu (17/9/2017).
Politisi PDI-P tersebut menuturkan, dirinya pun membalas salah satu dari ratusan pesan tersebut.
"Kalau itu salah dianggap salah, saya terima salah itu. Tapi urusan tertangkap tangan kan urusan pribadi, tidak ada instruksi, 'heh kamu harus mengambil dana sekian, heh kamu harus memotong (anggaran) proyek sekian persen, heh kamu harus ini, enggak ada'," kata dia.
(Baca juga: Kronologi OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko oleh KPK)
Dia pun menegaskan, siap mundur dari jabatan Mendagri jika maraknya OTT yang dilakukan KPK dianggap sebagai kegagalan dirinya mengawal pemerintahan yang bersih. Namun, perihal pencopotan jabatan menteri menjadi kewenangan dari Presiden.
"Saya bertanggung jawab kalau ini dianggap kegagalan saya, saya serahkan kepada bapak Presiden karena yang berhak mencopot syaa adalah bapak Presiden," ujarnya.
Pada Sabtu (16/9/2017), Wali Kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko bersama empat orang diamankan oleh KPK. Selain mengamankan lima orang, Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang. Diduga, uang tersebut terkait dengan fee proyek tertentu dari pihak swasta kepada para kepala daerah dan pejabatnya.
(Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Hati-hati, Kita Tak Tahu Siapa Lawan dan Kawan)
Sebelumnya, Pada Kamis (14/9/2017), KPK menangkap empat orang di Banjarmasin. Penangkapan tersebut terkait suap untuk memuluskan persetujuan Raperda penyertaan modal Pemkot Banjarmasin sebesar Rp 50,5 miliar kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Bandarmasih, Kota Banjarmasin.
Pada Rabu (13/9/2017), KPK menangkap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Ia ditetapkan tersangka terkait kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.
Kemudian, pada Selasa (29/8/2017), KPK menangkap Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha. Penangkapan dirinya terkait dugaan suap pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah di Tegal.
Pada Rabu (23/8/2017), KPK menangkap Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Penangkapan dirinya diduga terkait proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
