Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kami Mengendus Ada Kelompok Kepentingan yang Mainkan Kasus Novel"

Kompas.com - 26/07/2017, 19:45 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai spekulasi muncul saat Polri dianggap tak bisa bergerak cepat menuntaskan kasus penyiraman terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Mantan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyatakan, Polri bukannya tidak mampu mengungkap kasus itu. Namun, menurut Haris, kemauan Polri untuk mengungkap kasus itu yang dipertanyakan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Haris Azhar, ada tarik-menarik kepentingan di internal Polri.

"Kami bisa mengendus bahwa ada kelompok kepentingan yang memainkan kasus Novel," ujar Haris di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Haris mengatakan, tarik-menarik itu sudah menjadi hal umum di kepolisian. Novel pun sudah mengungkap bahwa ada keterlibatan perwira tinggi Polri dalam kejadian itu.

Namun, korps Bhayangkara itu memilih menutupinya demi melindungi citra Polri.

"Kalau bilang tidak ada yang terlibat, itu sopan santun membela korpsnya aja," kata Haris.

"Kalau ada tarik menarik kepentingan dan memainkan kasus Novel, saya rasa sejumlah penyidik tahu soal ini. Termasuk Kapolri," ujar dia.

Haris melihat banyak kepentingan di tubuh kepolisian yang memengaruhi proses penyidikan yang menyebabkan politik saling "sandera" di internal. Dia meyakini sebenarnya Polri mampu mengungkap kasus Novel berbekal barang bukti dan informasi yang cukup banyak dihimpun.

"Namun, kemampuan pengungkapan terhadap kasus Novel justru terhadang oleh kepentingan beberapa kelompok di internal kepolisian," kata Haris.

Haris menduga Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan pimpinan KPK mengetahui masalah tarik menarik tersebut. Ini termasuk beberapa barang bukti yang seolah menghilang seperti sidik jari di cangkir yang digunakan untuk menyiram Novel.

Menurut Haris, ada beberapa kasus di KPK menyangkut aparat penegak hukum yang sengaja "dipeti-eskan" sebagai barter kasus Novel.

"Itu dijadikan tarik menarik dan tawar menawar dari kasus-kasus yang ditangani Novel," kata Haris.

"Kalau saya saja tahu, masa Kapolri dan Ketua KPK enggak tahu? Dan saya tahu mereka tahu kondisi ini," tutur dia.

(Baca juga: Novel Baswedan: Harapan Orang yang Menyerang Saya Sia-sia, Tak Ada Gunanya)

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengaku bahwa polisi kesulitan mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Bahkan menurut Tito, lebih mudah menangkap teroris seperti pelaku bom Bali daripada penyiram Novel Baswedan karena sangat sedikit meninggalkan jejak untuk diselidiki.

“Bom besar seperti bom Bali justru lebih mudah. Impact-nya besar. Tapi untuk menyelidikinya, bukti yang diitinggalkan pelaku pasti banyak sekali,” ujar Tito dalam wawancara eksklusif di Kompas TV, Sabtu (8/7/2017).

(Baca: Kapolri Sebut Kasus Penyiraman Novel Lebih Sulit Diungkap Dibanding Bom Bali)

Kompas TV KPK Gelar Doa Bersama Untuk Novel Baswedan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com