Hanura Usulkan 15 Persen "Presidential Threshold", Ini Penjelasan Oesman Sapta

Kompas.com - 16/06/2017, 21:51 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua DPD RI Oesman Sapta Odang saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017).
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hanura mengusulkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 15 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang menuturkan, usulan itu berdasarkan pertimbangan bahwa seorang calon presiden harus memiliki ukuran di parlemen.

Dengan pertimbangan tersebut, Hanura menolak batas pencalonan presiden nol persen.

"Seorang presiden harus ada track record, juga harus ada ukuran kepatuhan nilainya di legislatif. Kalau tidak punya atau tidak cukup di parlemen maka tentunya presiden tidak bisa berkomunikasi dengan parpol. Akhirnya dia akan mendapat kesulitan dalam menjalankan pemerintahan," ujar Oesman Sapta Odang di sela acara buka puasa DPP Hanura bersama anak yatim di Jakarta, Jumat (16/6/2017) seperti dikutip Antara.

Menurut Oesman angka 15 persen merupakan jalan tengah, setelah muncul perdebatan besaran angka nol atau 20 persen.

"Kita ambil tengah. Artinya tidak mungkin zero," ujar dia.

(Baca: Saat Suara Partai Pemerintah Terbelah karena "Presidential Threshold")

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejauh ini pemerintah menginginkan agar ambang batas berada di angka 20-25 persen.
Artinya partai yang hendak mencalonkan presiden 2019 harus memperoleh 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika poin itu tidak diakomodasi Pansus.

Kompas TV Lalu apakah sudah ada hasil kesepakatan soal presidential threshold di pansus RUU pemilu?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar Daerah di Sumatera Berstatus Level 3

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar Daerah di Sumatera Berstatus Level 3

Nasional
Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Nasional
Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

Nasional
Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

Nasional
Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

Nasional
Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.