Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keberhasilan Bidang Ekonomi Dinilai Memengaruhi Pemilu 2019

Kompas.com - 13/06/2017, 06:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta tim ekonomi di pemerintahan bekerja keras mewujudkan semua janji Presiden Joko Widodo saat kampanye.

Salah satu janji itu adalah pertumbuhan ekonomi dipatok pada angka kisaran 7 persen.

Hal ini disampaikan Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/6/2017).

Pihak pemerintah yang hadir pada rapat kerja tersebut yakni, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Misbakhun mengingatkan bahwa sebentar lagi akan memasuki tahun 2018 atau tahun keempat bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Karena tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin malam.

Politisi Partai Golkar ini pun meminta tim ekonomi mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif, yang saat ini masih pada kisaran angka -0,6 s -0,4.

Hal ini agar setiap utang yang dibuat oleh pemerintah memang untuk membiayai pembangunan, bukan utang yang sebagian uangnya dipakai untuk menutup pembayaran cicilan utang.

Misbakhun menambahkan, pemerintah harus benar-benar serius dalam koordinasi dan melakukan langkah yang sungguh-sungguh bagaimana memperbesar peran pembiayaan non-APBN untuk pembangunan infrastruktur, yang merupakan program prioritas pembangunan Presiden Jokowi.

Dengan begitu, kelangsungan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya makin terbatas.

Untuk itu, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan non-APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastruktur menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pembiayaan infrastruktur harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.

"Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 pada RAPBN 2018 butuh sumber dana yang besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional," ucap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini.

(Baca juga: Jokowi Sebut Dua Kepentingan Panaskan Situasi Menuju Pemilu 2019)

Kompas TV Laju Ekonomi 2017 di Kuartal I Tumbuh 4,9 Persen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Marah hingga Tunjuk Nadiem, Anggota Komisi X Minta KPK Periksa Anggaran Kemendikbud

Marah hingga Tunjuk Nadiem, Anggota Komisi X Minta KPK Periksa Anggaran Kemendikbud

Nasional
Alasan 2 Bos IKN Mundur Dianggap Belum Klir, Pemerintah Diharap Jujur

Alasan 2 Bos IKN Mundur Dianggap Belum Klir, Pemerintah Diharap Jujur

Nasional
KPK Sita 91 Kendaraan Mewah Eks Bupati Kutai Kartanegara, Ada BMW, McLaren, sampai Lamborghini

KPK Sita 91 Kendaraan Mewah Eks Bupati Kutai Kartanegara, Ada BMW, McLaren, sampai Lamborghini

Nasional
Bos IKN Diduga Diminta Berhenti Terkait Investor, Bukan Inisiatif Mundur

Bos IKN Diduga Diminta Berhenti Terkait Investor, Bukan Inisiatif Mundur

Nasional
Wapres Yakin Ekonomi Syariah Tumbuh di Papua Barat Daya

Wapres Yakin Ekonomi Syariah Tumbuh di Papua Barat Daya

Nasional
Prabowo Temui Jokowi di Istana, Lapor Soal Kunjungan Luar Negeri

Prabowo Temui Jokowi di Istana, Lapor Soal Kunjungan Luar Negeri

Nasional
Pileg 2029, KPU Wajib Diskualifikasi Parpol yang Gagal Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

Pileg 2029, KPU Wajib Diskualifikasi Parpol yang Gagal Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

Nasional
Singgung Pemanggilan Hasto, Ribka: Ini Wajah Partai Lho, Masak Diam?

Singgung Pemanggilan Hasto, Ribka: Ini Wajah Partai Lho, Masak Diam?

Nasional
Sidang Lanjutan Dugaan Asusila, Ketua KPU dan Korban Kembali Satu Forum

Sidang Lanjutan Dugaan Asusila, Ketua KPU dan Korban Kembali Satu Forum

Nasional
Komisi I DPR Rapat soal Palestina, Prabowo Tak Hadir karena Ada Agenda dengan Jokowi

Komisi I DPR Rapat soal Palestina, Prabowo Tak Hadir karena Ada Agenda dengan Jokowi

Nasional
MK Anggap KPU Sengaja Abaikan Putusan MA soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan

MK Anggap KPU Sengaja Abaikan Putusan MA soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan

Nasional
Politisi PDI-P: Kebebasan Sudah Tidak Ada kalau RUU Polri Disahkan

Politisi PDI-P: Kebebasan Sudah Tidak Ada kalau RUU Polri Disahkan

Nasional
KPK Panggil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Jadi Saksi Harun Masiku Senin Pekan Depan

KPK Panggil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Jadi Saksi Harun Masiku Senin Pekan Depan

Nasional
MK Minta Pemilu Ulang di Gorontalo karena Daftar Caleg Perempuan Kurang dari 30 Persen

MK Minta Pemilu Ulang di Gorontalo karena Daftar Caleg Perempuan Kurang dari 30 Persen

Nasional
Kemendagri Sebut Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah Capai 31,12 Persen

Kemendagri Sebut Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Sudah Capai 31,12 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com