JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengakui, Demokrat sempat dilobi agar hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bergulir.
Saat ini, tujuh fraksi telah mengirimkan nama ke Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK. Demokrat tak termasuk di dalamnya.
"Ya tentu pasti ada ya komunikasi di antara kami semuanya," kata Ibas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Namun, ia berpendapat, setiap fraksi memiliki pandangan dan sikapnya masing-masing.
Demokrat memutuskan tak mendukung hak angket tersebut dan tak akan mengirimkan utusan ke Pansus.
"Kami tetap konsisten saat ini dan ke depan untuk tidak mengirinkan nama untuk dijalankan di Pansus atau di angket KPK ini," kata putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Baca: Konflik Kepentingan di Pansus Hak Angket KPK
Selain Demokrat, Fraksi PKS telah secara resmi menyampaikan sikapnya pada forum sidang paripurna bahwa mereka tak akan mengirinkan perwakilan.
Sementara, Fraksi PKB belum ada sikap resmi yang menyatakan penolakan terhadap hak angket KPK.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
