Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemuda Muhammadiyah Minta PAN dan Fraksi Penolak Hak Angket KPK Konsisten

Kompas.com - 08/06/2017, 13:58 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah berharap, fraksi-fraksi yang sejak awal menolak hak angket KPK tetap konsisten dengan tak mengirimkan kadernya di Pansus Angket KPK.

Hingga Rabu (7/6/2017) kemarin, baru 5 dari 10 fraksi di DPR yang mengirimkan nama-nama perwakilannya yang ditempatkan di Pansus.

"Kami berharap semua partai yang sebelumnya menolak Hak Angket KPK, bukan hanya PAN, bisa tetap konsisten menolak hak angket tersebut," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis (8/9/2017).

Menurut dia, konsistensi sikap fraksi yang menolak penting untuk mengantisipasi upaya pelemahan KPK dalam mengusut kasus besar, seperti kasus korupsi E-KTP.

Pengusulan hak angket ini dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.a:

Baca: Manuver Amien Rais dan Maju Mundurnya Sikap PAN soal Hak Angket

Kemudian, Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam untuk membuktikan pernyataan tersebut.

Menurut Dahnil, jika diruntut bergulirnya isu hak angket KPK, terlihat ada upaya intervensi atau perlawanan politik untuk melindungi pelaku korupsi.

Oleh karena itu, jangan sampai hak angket dijadikan sebagai upaya perlawanan politik untuk melemahkan KPK sekaligus menutupi dan menghalangi pengusutan kasus mega Korupsi E-KTP yang melibatkan banyak pihak.

"Korupsi E-KTP ini adalah bukti bahwa hak publik dirampas secara berjamaah dan besar-besaran oleh elit politik," kata Dahnil.

Baca: Konflik Kepentingan di Pansus Hak Angket KPK

Ketika disinggung soal perubahan sikap PAN yang menyatakan akan mengirim utusan ke Pansus setelah nama Amien Rais disebut oleh jaksa dalam sidang korupsi alat kesehatan, Dahnil, enggan menanggapinya. 

"Kalau itu, tanya Ke PAN. Tentu, kami berharap semua partai yang sudah menolak hak angket konsisten menolak," kata Dahnil.

Menurut dia, jika DPR ingin mengoreksi kinerja KPK, seharusnya dilakukan dengan cara lain yang juga konstitusional.

"Jadi, imbauan saya, partai-partai yang sebelumnya memang menolak angket seperti Gerindra, PAN, PKS tetap konsisten menolak, Karena publik tentu menilai," ujar Dahnil.

Kompas TV Juru bicara KPK, Febridiansyah, menyayangkan adanya perubahan sikap partai politik yang mendukung hak angket KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Beyo'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Beyo"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com