Pemerintah Fokus Infrastruktur, Ketimpangan Belum Efektif Ditekan

YOGYAKARTA, KOMPAS — Sejumlah program yang dibuat pemerintah dinilai belum mampu mengatasi ketimpangan ekonomi masyarakat. Rasio gini yang menjadi ukuran ketimpangan dalam rentang tahun 2016 hingga saat ini masih lebih tinggi ketimbang kondisi 2011 ke belakang.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyayangkan kebijakan pemerintah yang terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Di sisi lain, beban hidup masyarakat miskin terus bertambah selama setahun terakhir. "Mengatasi ketimpangan memang tidak bisa instan. Namun, jika metode yang dilakukan pemerintah saat ini tidak diubah, probabilitas Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi dalam jangka waktu 30 tahun ke depan hanya 20 persen," kata Faisal dalam seminar bertajuk "Menyongsong Seabad Kemerdekaan, Cita-cita, Kenyataan, dan Langkah ke Depan", di Universitas Gadjah Mada, Sabtu (29/4).

Selain Faisal, hadir sebagai pembicara pengamat politik dan militer Indonesia Salim Said, pakar hukum tata negara Ni'matul Huda, serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio gini per September 2016 adalah 0,394 atau turun 0,008 dibandingkan dengan September 2015 sebesar 0,402. Namun, jika melihat periode waktu ke belakang, rasio gini pada 2007-2011 berkisar 0,35-0,38. Pada 2012, rasio gini mulai merangkak naik dan stagnan di 0,4 sampai 2015. Baru per Maret 2016, rasio gini turun ke 0,397. Penurunan ini berlanjut sampai September 2016. Meski demikian, angkanya belum turun ke level periode 2007-2011.

(Baca juga: Ini Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Atasi Ketimpangan)

Faisal mengatakan, tantangan terberat mengurangi ketimpangan adalah mengangkat kelompok pendapatan 40 persen termiskin. Kelompok ini berasal dari golongan petani, buruh tani, dan buruh harian.

Salim Said menilai, kebijakan pemerintah sering kali belum mempertimbangkan aspek sosial. Pemerintah juga kurang sensitif dan tidak memahami sejarah bangsa sehingga banyak kebijakan yang keliru. (DIM)
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Mei 2017, di halaman 2 dengan judul "Ketimpangan Belum Efektif Ditekan".