Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Akan Periksa Perusahaan Angkutan Umum

Kompas.com - 30/04/2017, 23:12 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan J.A. Barata menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh armada bus, baik bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun pariwisata.

Hal tersebut dia ungkapkan terkait kecelakaan yang terjadi di Jalur Wisata Puncak, tepatnya di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Minggu (30/4/2017) siang.

"Kemenhub telah menugaskan Ditjen Perhubungan Darat untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh armada bus di setiap perusahaan bus, baik AKAP maupun Pariwisata," ujar Barata melalui keterangan tertulisnya, Minggu (30/4/2017).

Insiden kecelakaan terjadi sekitar pukul 10.30 WIB. Kecelakaan ini melibatkan beberapa kendaraan seperti Bus Pariwisata Kitrans bernomor polisi B 7058 BGA menabrak Avanza Silver bernomor polisi B 1608 BKV, Avanza dan pikap dan beberapa kendaraan roda dua.

(Baca: Ini 11 Identitas Korban Tewas Kecelakaan di Puncak Ciloto)

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, jumlah korban tewas dipastikan berjumlah 11 orang.

Sebelumnya, kecelakaan serupa terjadi di jalur Puncak, Bogor, tepatnya di tanjakan Selangor, Sabtu lalu. Empat orang meninggal ketika bus wisata yang remnya blong menghantam kendaraan.

Barata menuturkan, saat ini Kemenhub sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari penyebab kecelakaan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, Kemenhub dan Kepolisian akan menjatuhkan sanksi kepada pihak perusahaan angkutan umum yang mengabaikan faktor keselamatan.

"Kemenhub berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal proses memberikan sanksi kepada perusahaan yang secara nyata telibat pelanggaran pidana dalam kecelakaan-kecelakaan ini," tutur Barata.

"Kemenhub sesuai kewenangannya,  juga memberikan sanksi administrasi yang setimpal kepada perusahaan angkutan umum yang mengabaikan faktor-faktor keselamatan," ungkapnya.

Kompas TV Kecelakaan Maut di Jalur Puncak Ciloto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com