Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Demokrat Berniat Maju Pilkada Jatim

Kompas.com - 26/04/2017, 09:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf akan ikut bertarung pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Anggota DPR ini mengaku telah berkeliling ke sejumlah daerah, terutama di daerah pemilihannya di Malang Raya.

"Masyarakat Malang Raya menginginkan, konstituen saya, teman-teman itu menginginkan saya untuk ikut maju di Jatim 1," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Nurhayati menambahkan, dirinya telah berkeliling hampir ke 38 kabupaten/kota dan menginventarisasi permasalahan di masing-masing daerah.

(Baca: Disebut "Kuda Hitam" di Pilkada Jatim, Suami Arumi Bachsin "No Comment")

Menurut dia, untuk maju sebagai kepala daerah seseorang perlu mengetahui permasalahan di daerah tersebut.

Tak hanya memerhatikan masyarakat menengah ke atas tapi juga rajin mendengar aspirasi masyarakat kelas bawah.

Ia berharap bisa melanjutkan perjuangan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo yang sudah dua periode menjabat Gubernur Jawa Timur.

"Pakde Karwo ini kan memang programnya sangat disukai masyarakat, jadi siapa yang bisa melanjutkan. Ya mudah-musahan Demokrat lagi yang bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pakde Karwo selama ini," tutur Anggota Komisi I DPR itu.

Beberapa nama digadang-gadang akan mengikuti kontestasi tersebut, seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saefullah Yusuf (Gus Ipul).

(Baca: Didukung Maju Pilkada Jatim, Khofifah Gunakan Rumus Ini)

Saat ditanya perihal kesiapannya bertarung dengan nama-nama tersebut, Nurhayati hanya menjawab bahwa setiap warga negara berhak memilih dan dipilih.

Termasuk dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur. Ia meyakini masyarakat sekarang sudah lebih cerdas untuk mengetahui siapa figur yang dinilai dapat memimpin daerahnya.

"Paling tidak saya ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa ingat, hak memilih itu adalah hak hidupnya untuk mengatur hidupnya selama lima tahun," ucap Nurhayati.

Kompas TV Sepanjang Pilkada Serentak tahun 2017, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana hingga Rp 9,4 triliun. Anggaran ini diperoleh dari uang rakyat yang masuk melalui APBD dan APBN.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Nasional
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Nasional
Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Nasional
Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla Disebut Bakal Jadi Saksi dalam Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nilai Aset Jokowi Naik, Kekayaan Betambah Rp 13,4 M dalam LHKPN Terbaru

Nasional
19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

19.354 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Baznas Siap Berkolaborasi dengan Prabowo untuk Program Makan Siang Gratis

Nasional
Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan, Ketua Komisi II DPR: 1 Rupiah Pun Harus Ditangkap

Nasional
Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Eks Pejabat Pemkab Mimika Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Bui dalam Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Komisi II DPR Setujui Dua Rancangan PKPU Tentang Pilkada

Nasional
LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

LPSK Bakal Beri Perlindungan Saksi Kasus SYL hingga 6 Bulan ke Depan

Nasional
Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Relawan Ambil Formulir untuk Kaesang Daftar Pilkada Bekasi, Ini Tanggapan PSI

Nasional
Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Nasional
LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com