Setelah Novel Diserang, Pemerintah Diminta Perkuat Dukungan ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) mengecam keras aksi teror yang dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Ketua Iluni FHUI Ahmad Fikri Assegaf mengatakan, aksi teror terhadap Novel Baswedan merupakan bentuk kejahatan yang keji.

Iluni FHUI juga menduga aksi itu berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani Novel. Karena itu Fikri meminta kepolisian untuk mengusut tuntas aksi teror ini.

"Iluni FHUI mengimbau agar Kepolisian Republik Indonesia dapat segera mengusut aksi teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dan meminta Presiden dan jajarannya serta seluruh masyarakat untuk memperkuat dukungan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi," kata Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/4/2017).

Fikri meminta kepada pemerintah untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang lebih kuat kepada pimpinan dan pegawai KPK. Perlindungan itu, kata dia, diperlukan agar KPK dapat terus bekerja membongkar pelaku korupsi.

"Agar tetap dapat menjalankan tugas pemberantasan korupsi sesuai dengan mandat kelembagaan KPK," ucap Fikri.

Fikri, mengajak seluruh masyarakat untuk dapat memberikan dukungan kepada KPK agar terus memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.

Iluni FHUI, lannjut Fikri, mendoakan kesembuhan kepada Novel dan berharap selalu diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Iluni FHUI berharap aksi teror serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari, baik terhadap KPK juga terhadap seluruh pihak yang bekerja untuk menjalankan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Fikri.

Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal di sekitar rumahnya di Kepala Gading, Jakarta Utara. Saat ini ia sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.

(Baca: Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan Diduga Dilakukan Dua Orang)

Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar yang sedang ditangani KPK. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

(Baca juga: Serangan ke Novel Dikhawatirkan untuk Hentikan Pengusutan Kasus E-KTP)

Beberapa waktu terakhir, Novel terlibat persoalan di internal KPK. Novel yang mewakili Wadah Pegawai KPK menolak secara tegas rencana agar Kepala Satuan Tugas ( Kasatgas) diangkat langsung dari anggota Polri yang belum pernah bertugas di KPK sebelumnya.

Surat peringatan kedua (SP2) yang diterima Novel atas kritik terhadap rencana tersebut akhirnya dicabut oleh pimpinan KPK.