Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Perkuat Zona Identifikasi Pertahanan Udara

Kompas.com - 07/04/2017, 20:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS. com - Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defense Identification Zone/ADIZ) untuk memaksimalkan pengamanan wilayah udara nasional.

"Saat ini kami memang masih mengikuti ADIZ yang ditetapkan pada 1960, yakni untuk area Jawa saja. ADIZ tersebut, berada di Madiun," kata Hadi Tjahjanto, Jumat (7/4/2017).

Ia mengemukakan, untuk mengamankan wilayah udara nasional TNI AU akan menggelar kekuatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), antara lain Ranai, Tarakan dan Morotai.

"Nah, di masa mendatang ADIZ itu akan kami tetapkan di wilayah pintu, di wilayah ZEE. Dengan tujuan siapa pun yang akan melintas masuk ke wilayah Indonesia melalui pintu itu harus menyebutkan identitasnya. ADIZ kan tujuannya itu," tutur Hadi Tjahjanto.

Ia pun menambahkan ada beberapa titik untuk penetapan ADIZ yakni sebelah utara Natuna, sebelah selatan Kupang.

"Namun, dalam waktu dekat ini kami programkan penetapan ADIZ di sebelah barat Kepulauan We," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, ia mengatakan jumlah pelanggaran wilayah udara nasional pada 2016 mengalami penurunan.

"Jika tahun sebelumnya mencapai ratusan, maka kini jumlahnya puluhan. Itu karena sistem radar kita sudah cukup bagus," ujar Hadi.

TNI Angkatan Udara telah menyusun dan mengajukan konsep zona identifikasi pertahanan udara yang maksimal, mencakup seluruh wilayah kepulauan dan ZEE sejauh 200 mil laut dari garis dasar pantai.

Konsep Indonesia ADIZ itu telah disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara kepada Panglima TNI sejak dua tahun lalu.

Saat ini, konsep itu masih menunggu tindak lanjut dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Perhubungan.

ADIZ Indonesia tidak lagi hanya bersifat parsial berupa lingkaran kecil per kepulauan seperti ADIZ untuk Pulau Jawa saat ini, melainkan berbentuk lingkaran besar mencakup ruang udara dari Sabang hingga Merauke.

Dengan konsep ini Indonesia dapat mengontrol seluruh ruang udaranya secara maksimal pula.

"Tentu ADIZ perlu didukung peralatan, sarana, yang mumpuni, seperti antara lain radar. TNI AU telah mengajukan program yang telah lama diproyeksikan, yaitu penambahan 12 satuan radar. Saat ini ada 20 satuan radar di seluruh Indonesia," ucap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

(Rini Utami/ant)

Kompas TV TNI AU Latihan Gempur "Musuh" di Natuna

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com