Kompas.com - 20/03/2017, 17:09 WIB
Mantan Menteri Kehakiman Muladi Kompas.com/SABRINA ASRILMantan Menteri Kehakiman Muladi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Mantan Menteri Kehakiman Muladi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Muladi mengatakan, saat ini pemerintah perlu bersikap tegas. Sebab, pemerintah memiliki kehendak dan kemampuan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Di sisi lain, Ombudsman RI pun sudah mempertanyakan respons pemerintah terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Sekarang ini perlu ketegasan pemerintah. Kalau tidak memenuhi syarat untuk masuk kriteria pidana, jawab saja," ujar Muladi seusai pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Muladi menuturkan, saat ini ada sekitar tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu yang perlu diselesaikan.

Kasus itu antara lain kasus Talangsari, kasus Tragedi 1965, dan kasus Mei 1998. Dia berharap kasus-kasus tersebut tidak mengambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau tidak diteruskan pengadilan, DPR tidak memberikan rekomendasi, Presiden tidak keluarkan keppres, tak bisa diadili. Dasar pengadilan HAM ad hoc harus ada keppres atas usulan DPR," ucapnya.

Selain itu politisi senior Partai Golkar ini mengaku tidak sependapat jika kasus-kasus HAM masa lalu diselesaikan melalui jalur non-yudisial.

Menurut Muladi, kasus seharusnya bisa ditangani secara yuridis lebih dulu berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, untuk menghindari adanya anggapan pemerintah melanggengkan praktik impunitas.

"Saya menentang kalau alasannya impunitas. Misalnya deponering atau alasan untuk kepentingan umum, harus berdasarkan alasan yuridis. Alat bukti cukup, misalnya. Atau (adanya) alasan lain," ucapnya.

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi GKI Jemaat Pniel, Wapres Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan

Kunjungi GKI Jemaat Pniel, Wapres Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Polri Tindak Pinjol, Puan: Jangan Terhenti di Operator, Harus sampai Bosnya

Polri Tindak Pinjol, Puan: Jangan Terhenti di Operator, Harus sampai Bosnya

Nasional
Ini Syaratnya Mendaftar Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Ini Syaratnya Mendaftar Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Nasional
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Nasional
Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Nasional
Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Nasional
Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Nasional
Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Nasional
Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Nasional
Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Nasional
Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada 'Selamet-selametin'

Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Nasional
Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.