Muladi Nilai Pemerintah Perlu Tegas soal Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 20/03/2017, 17:09 WIB
Mantan Menteri Kehakiman Muladi Kompas.com/SABRINA ASRILMantan Menteri Kehakiman Muladi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Mantan Menteri Kehakiman Muladi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Muladi mengatakan, saat ini pemerintah perlu bersikap tegas. Sebab, pemerintah memiliki kehendak dan kemampuan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Di sisi lain, Ombudsman RI pun sudah mempertanyakan respons pemerintah terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Sekarang ini perlu ketegasan pemerintah. Kalau tidak memenuhi syarat untuk masuk kriteria pidana, jawab saja," ujar Muladi seusai pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Muladi menuturkan, saat ini ada sekitar tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu yang perlu diselesaikan.

Kasus itu antara lain kasus Talangsari, kasus Tragedi 1965, dan kasus Mei 1998. Dia berharap kasus-kasus tersebut tidak mengambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau tidak diteruskan pengadilan, DPR tidak memberikan rekomendasi, Presiden tidak keluarkan keppres, tak bisa diadili. Dasar pengadilan HAM ad hoc harus ada keppres atas usulan DPR," ucapnya.

Selain itu politisi senior Partai Golkar ini mengaku tidak sependapat jika kasus-kasus HAM masa lalu diselesaikan melalui jalur non-yudisial.

Menurut Muladi, kasus seharusnya bisa ditangani secara yuridis lebih dulu berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, untuk menghindari adanya anggapan pemerintah melanggengkan praktik impunitas.

"Saya menentang kalau alasannya impunitas. Misalnya deponering atau alasan untuk kepentingan umum, harus berdasarkan alasan yuridis. Alat bukti cukup, misalnya. Atau (adanya) alasan lain," ucapnya.

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Nasional
Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Nasional
Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Nasional
Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.