Banyak Masalah Terkait TKI, PKB Bentuk Satgas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk satuan tugas untuk membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, Satgas ini dibentuk karena banyaknya masalah yang menimpa TKI, seperti berangkat ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen resmi dan berangkat menggunakan kapal kecil.

Padahal, sudah banyak korban berjatuhan di Perairan Selat Malaka lantaran kapal yang mereka tumpangi karam.

Sejak November 2016-Januari 2017 saja, kata Muhaimin, tercatat sudah 104 korban tewas.

"Persoalan seperti ini harus segera diatasi agar tidak ada lagi korban jiwa. PKB sebagai partai pendukung pemerintah sengaja membentuk Satuan Tugas TKI PKB untuk mencegah sekaligus melindungi anak bangsa yang memiliki niat suci membantu keluarganya keluar dari kemiskinan," kata Muhaimin, melalui keterangan tertulis, Rabu (1/3/2017).

Menurut Muhaimin, keinginan mengubah kehidupan menjadi lebih baik mengalahkan rasa takut para calon TKI.

Padahal, berbagai cerita tentang nasib menyedihkan TKI di luar negeri sudah sering terjadi.

Misalnya, di Malaysia yang menjadi negara tujuan favorit bagi para TKI luar negeri. Kementerian luar negeri Indonesia mencatat jumlah TKI di Malaysia mencapai 6,2 juta TKI dan 1,9 juta adalah TKI yang tidak berdokumen.

Lokasi yang mudah dijangkau, serta kedekatan budaya membuat Malaysia menjadi negara tujuan utama bagi para TKI, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dokumen resmi.

Sebagian besar TKI yang tidak berdokumen resmi berangkat dan bahkan pulang dari dan ke Indonesia melalui titik keluar tidak resmi.

"Mereka berangkat melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Jalur air ini selain jauh lebih murah, juga sulit dipantau pihak keimigrasian atau polisi air. Di jalur pelabuhan ‘tikus’ inilah para calon TKI mendapatkan akses dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadi TKI tanpa dokumen resmi," ujar Muhaimin.

Salah satu wilayah pemberangkatan yang menjadi pilihan para TKI adalah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau kecil dan tidak terdeteksi pihak keamanan laut.

Dari pelabuhan-pelabuhan kecil itu, mereka diangkut dengan alat transportasi yang sangat tidak memadai dan sangat membahayakan nyawa mereka, setelah sebelumnya diinapkan dua hari sampai seminggu di berbagai titik di kepulauan Riau seperti Tanjung Pinang atau Batam.

Muhaimin mengatakan, nantinya Satgas TKI bentukan PKB akan mendirikan Posko Satgas TKI di lokasi-lokasi rawan penyelundupan TKI tidak berdokumen.

Satgas bersama pihak terkait seperti kepolisian dan imigrasi bertindak cepat dan tegas dalam mencegah para calo TKI yang hendak memberangkatkan TKI tidak berdokumen.

Satgas juga akan membantu para calon TKI memperoleh informasi yang lengkap terkait prosedur pemberangkatan yang legal dan mencegah pemberangkatan TKI Illegal.