Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangkal "Hoax" dengan "Swasensor"

Kompas.com - 10/02/2017, 08:36 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah dengar istilah "swasensor"?

Swasensor adalah bagian dari literasi media di mana pengguna media sosial alias netizen harus selektif memilah mana informasi yang bohong dan yang benar.

Swasensor diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menangkal fenomena berita bohong alias 'hoax' di media sosial.

"Ada yang namanya swasensor. Sehingga masyarakat perlu memahami berita itu benar atau salah, punya makna atau tidak," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantornya, Kamis (9/2/2017).

Ia mengatakan, netizen seharusnya memiliki filter untuk tidak langsung percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial.

Informasi yang muncul seharusnya dibandingkan dengan sumber berita lain, salah satunya yang dipublikasi media arus utama.

"Sebab kalau hoax ditelan mentah-mentah oleh publik, ini membahayakan kehidupan kita," ujar Pramono.

Dengan menerapkan swasensor saat berselancar di dunai maya, Pramono yakin masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam memanfaatkan media sosial.

Media sosial pada akhirnya menjadi sarana positif untuk menambah pengetahuan.

Jenuh

Pramono meyakini, suatu saat akan ada kejenuhan terhadap informasi hoax. 

Masyarakat Eropa, kata dia, sudah pernah melewati fase ini.

"Tren di Eropa di mana masyarakatnya malah mulai mengurangi penggunaan media sosial karena sudah mulai jenuh," ujar Pramono.

Selain melalui swasensor, lanjut dia, pemerintah berkomitmen mengembangkan kultur dan budaya cinta Indonesia.

Salah satunya dengan mempercepat program pemantapan ideologi Pancasila, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dan meneruskan program Bela Negara.

Membangkitkan kembali rasa cinta Indonesia di tengah serbuan teknologi dari negara asing juga perlu dilaksanakan.

"Sebab serbuan sosial media ini jujur harus saya katakan, mayoritas itu membawa masuk budaya luar ke dalam budaya kita sehingga harus ada tameng, harus ada persiapan di dalam diri anak-anak bangsa kita," ujar dia.

Dengan demikian, kebebasan bermedia sosial tidak dianggap sebagai ancaman.

Media sosial harus dimanfaatkan sebagai salah satu peluang dalam konteks pembangunan nasional.

Lingkaran Setan

Berkaca pada pernyataan Menteri Komunikasi dan Informastika Rudiantara pada Selasa, 10 Januari 2017 lalu, berita hoax sengaja disebarkan oleh pihak tertentu.

Ia mengibaratkan, relasi antara penyebar hoax dan netizen yang memviralkannya sebagai 'lingkaran setan'.

"Antara situs hoax dan media sosial itu seperti vicious circle. (Pengguna) media sosial pun sering mengutip situs hoax. Berputar-putar di situ saja," kata dia.

Semakin viral sebuah informasi, semakin tinggi pula trafik situs itu. Ujung-ujungnya adalah duit.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mnengungkapkan, nilai iklan pada situs berita hoax bisa mencapai kisaran Rp 30 juta per bulan.

Bahkan, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho menyebut nominal lebih besar, yakni mencapai Rp 58 juta per bulan atau Rp 700 juta per tahun.

Luar biasa bukan?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com