Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Wantimpres Tantang Pendemo Lakukan Aksi di Depan Gedung Putih

Kompas.com - 04/02/2017, 19:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto menantang, pihak-pihak yang kerap menggelar aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir di Jakarta, menggelar aksi serupa di Amerika Serikat. Khususnya, di depan Gedung Putih atau White House, tempat Presiden AS Donald Trump bekerja.

"Itu tokoh yang suka bikin demo di Jakarta sampai buat macet, berani enggak demo tunggal di depan White House di Washington?" kata Sidarto saat menjadi pembicara pada Jambore dan Silaturahmi Mahasiswa Indonesia di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Di usia yang tak lagi muda, Sidarto mengatakan, sepuluh tahun lalu dirinya pernah melakukan unjuk rasa tunggal di depan Gedung Putih. Dengan membawa bendera Palestina, Sidarto melakukan unjuk rasa seorang diri.

"Mungkin kalau sekarang ditembak karena (Presidennya) Donald Trump," kata purnawirawan jenderal bintang dua dari Polri ini.

Sidarto mengaku heran, di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang membaik, unjuk rasa terhadap pemerintahan masih terjadi. Biasanya, kata dia, unjuk rasa di banyak negara terjadi bila kondisi perekonomian suatu negara memburuk. (Baca: Para Pemburu Unjuk Rasa)

"Sekarang kondisi perekonomian kita relatif baik. Kita nomor tiga (pertumbuhan ekonomi) di antara negara G-20," ujar Sidarto yang juga politikus PDI-P ini.

Selain itu tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi mencapai 69 persen. Dengan public trust yang tinggi, menurut dia, kecil kemungkinan unjuk rasa terhadap pemerintahan terjadi.

Mantan ajudan Presiden pertama RI, Soekarno, itu menduga, masih adanya unjuk rasa terhadap lantaran ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang diambil pemerintah.

"Pemerintahan Jokowi ini kan adalah pemerintahan yang membabat zona nyaman para mafia," tandasnya.

Kompas TV FPI Unjuk Rasa ke Mabes Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com