Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Kualitas Sistem Transportasi

Kompas.com - 31/01/2017, 15:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comWakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas sistem transportasi daerah. Pasalnya, transportasi merupakan hal penting dalam menunjang seluruh aktivitas masyarakat.

“Angkutan adalah kebutuhan pokok juga, transportasi. Karena tidak ada gerak kita apakah itu masalah perorangan, ekonomi, dan kebutuhan sehari-hari tanpa sistem transportasi yang baik,” kata Kalla saat kegiatan Penyerahan Penghargaan bidang Perhubungan Darat Tahun 2016 di Istana Wapres, Selasa (31/1/2017).

Menurut Wapres, setidaknya ada dua cara untuk mengukur baik buruknya sistem transportasi yang ada, yaitu melalui kelancaran dan keamanan sistem.

Untuk kelancaran, misalnya, dapat diketahui sejauh mana kecepatan yang dapat dicapai sebuah kendaraan ketika melintasi jalan perkotaan.

“Dulu, bisa 30 km/jam, sekarang sebagian besar kota di bawah 20 km/jam. Malah barangkali kalau di Jakarta sedang macet ya (bisa lebih pelan),” kata dia.

Sementara, keamanan sistem transportasi dapat dilihat dari berapa banyak kasus kecelakaan yang terjadi. Untuk 2016, berdasarkarkan data dari kepolisian, kata Wapres, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan.

“Tahun 2016 hampir 100.000 kecelakaan yang terjadi, yang meninggal lebih dari 23.000 jiwa meninggal di jalan raya. (Jumlah korban jiwa) meningkat hampir 1.000 orang lebih banyak dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Meski demikian, Wapres mengaku, bukan perkara mudah memperbaiki sistem transportasi tersebut. Setidaknya, ada delapan faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Pertama, jumlah penduduk yang terus meningat setiap tahunnya. Hal itu memacu pertumbuhan sistem transportasi yang cukup signifikan.

Kedua, pertumbuhan jumlah kendaraan. Tercatat, setidaknya terjadi kenaikan satu juta mobil dan delapan juta sepeda motor setiap tahunnya. Pertumbuhan itu, kata Kalla, bahkan mengalahkan pertumbuhan jumlah penduduk.

“Ketiga, faktor ekonomi. Karena orang beli mobil baru kalau pertumbuhan ekonominya lebih baik. Dan apabila ada pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, maka arus barang juga bertambah,” kata Kalla.

Selanjutnya, infrastruktur, meliputi panjang dan kualitas jalan itu sendiri. Menurut dia, pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan tanpa dibarengi pertumbuhan infrastruktur akan memicu terjadinya kemacetan.

Begitu pula kualitas jalan yang buruk, juga akan mempengaruhi laju kendaraan yang akan berdampak terhadap kemacetan dan faktor keselamatan itu sendiri.

Kelima, kemampuan pemda dalam menyediakan sarana transportasi umum. Menurut Wapres, semakin besar kapasitas angkutan umum, maka akan jauh lebih baik.

Namun, banyak daerah yang angkutan umumnya berukuran kecil. Menurut dia, hal itu justru berpotensi menyumbangkan kemacetan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com