Temui Wiranto, PPHKI Minta Pemerintah Tegas Atasi Ormas Radikal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bertemu Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Ketua PPHKI Toni Budidjaja mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta pemerintah menindak tegas organisasi kemasyarakatan yang kerap melontarkan ujaran kebencian, permusuhan, dan menyebarkan paham radikalisme.

Toni berpendapat, jika pemerintah tidak tegas melakukan penegakan hukum maka keberadaan ormas tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional.

"Kami menyerukan adanya ketegasan sikap pemerintah. Kami yakin pemerintah tidak membiarkan aksi dari sekelompok ormas yang berpotensi mengganggu kestabilan. Jadi supremasi dan penegakan hukum harus ada," ujar Toni.

Selain soal penegakan hukum, PPHKI juga menyampaikan beberapa usulan terkait paket reformasi kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah.

Toni menyoroti pentingnya penguatan tenaga profesional di bidang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di ranah hukum perdata.

Sementara di ranah hukum pidana, Toni mengusulkan perlunya mereformasi para penegak hukum agar aparat memiliki mental yang kuat dan berintegritas.

Terkait pembenahan lapas, Toni mengungkapkan bahwa PPHKI siap bermitra dengan pemerintah dalam hal pembangunan lapas serta program pendidikan dan pembinaan narapidana.

"Kami mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan kestabilan politik, hukum dan pertahanan indonesia," ujar dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto memastikan aparat keamanan akan bersikap tegas terhadap organisasi massa yang melanggar hukum.

Hal itu dikatakannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2016).

"Pemerintah akan selalu mengedepankan hukum. Indonesia itu negara demokratis, tetapi juga negara hukum, bukan negara ormas," kata Wiranto.

Pernyataan ini disampaikan Wiranto menanggapi kekhawatiran masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha, atas gesekan antara ormas Front Pembela Islam dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia.

Wiranto juga meminta masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha, tidak perlu merasa khawatir atas situasi yang terjadi.

Ia menjamin bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum bisa mengendalikan situasi.

"Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan pemerintah yang mengawal hukum. Kita tegas menegakkan hukum, jangan dianggap, dicap, pemerintahan yang otoriter," kata dia.