Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizieq Akan Laporkan Gubernur BI, Menkeu, dan Peruri soal Logo Palu Arit

Kompas.com - 11/01/2017, 18:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berencana melaporkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Mabes Polri terkait logo mirip palu arit pada cetakan uang baru.

Gubernur BI dan Menkeu dianggap bertanggung jawab karena turut membubuhkan tanda tangan pada uang baru tersebut. Selain itu, Rizieq juga akan melaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan desainer logo.

"Kami akan laporkan ke Mabes Polri. Kami akan laporkan Gubernur BI, Menteri Keuangan," kata Rizieq saat menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

"Di samping itu, Peruri sebagai pencetak mata uang ini juga akan kami laporkan, termasuk juga desainernya," ujarnya.

Rizieq mengatakan, pihaknya telah membentuk tim advokat dan tim pelapor untuk segera melayangkan laporan tersebut dalam waktu dekat.

Ia ingin agar polisi mendalami soal logo mirip palu arit di uang kertas baru yang telah diresmikan itu.

"Insya Allah dalam satu-dua hari ini, kami sudah ada tim pelapornya, tim advokatnya, dan lengkap barang bukti," tutur Rizieq.

Kegelisahan mengenai kebangkitan komunisme sudah lama dirasakan Rizieq. Bahkan, dia mengatakan pernah memaparkan indikasi kebangkitan paham komunisme dalam simposium tentang PKI beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, beberapa bulan lalu juga sempat viral mengenai dua versi uang Rp 100.000 lama. Pada salah satu versi, pihaknya menemukan hologram lambang BI yang sebagian hurufnya disamarkan dan sebagiannya lagi ditonjolkan.

Bagian yang menonjol tersebut dianggap mirip simbol palu arit yang jadi simbol PKI. Hal itu, menurut Rizieq, telah diprotes beberapa kelompok masyarakat di daerah yang mendatangi BI daerah di Palembang untuk melayangkan protes.

Temuan tersebut bahkan pernah diadukan Rizieq kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian secara lisan. Rizieq mengaku senang karena pihak BI merespons pengaduan tersebut dan menarik uang Rp 100.000 itu.

"Diganti dengan uang baru, kami senang. Artinya diakomodasi," tuturnya.

Namun, ternyata, ia menemukan bahwa pada uang baru logo mirip palu arit tersebut kembali ditemukan. Meski telah ada penjelasan dari pihak BI, Rizieq menilai perlu ada permohonan maaf secara nasional.

"Walaupun ini khilaf, tidak sengaja, tetapi ini sudah terjadi. Mestinya, ada permohonan maaf secara nasional. Silakan minta maaf kepada bangsa ini dan berkomitmen tidak mencetaknya lagi," tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memperkirakan ada oknum di bagian desain uang tersebut. Namun, ia meyakini pimpinan BI tak bermaksud untuk membuat logo seperti itu.

Menurut dia, temuan tersebut wajar ditanyakan dan tidak tergolong tindak kriminal atau penghasutan.

"Ini proses dari bawah dan perlu didalami siapa yang desain sehingga timbul keresahan dan pertanyaan," ujar Fadli.

Bantahan Gubernur BI

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan bahwa uang rupiah tidak memuat simbol terlarang palu dan arit.

Menurut Agus, gambar yang dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai simbol palu dan arit adalah logo BI yang dipotong secara diagonal sehingga membentuk ornamen yang tidak beraturan.

"Gambar tersebut merupakan gambar saling isi (rectoverso), yang merupakan bagian dari unsur pengaman uang rupiah. Unsur pengaman dalam uang rupiah bertujuan agar masyarakat mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang, sekaligus menghindari pemalsuan," ujar Agus dalam pernyataan resmi, Selasa (10/1/2017).

(Baca: BI Kembali Tegaskan Tak Ada Simbol Palu Arit pada Rupiah)

Kompas TV Benarkah Ada Gambar Palu Arit di Logo Bank Indonesia?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com