Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Bakomubin: Mubaligh Harus Berperan Menyebarkan Rasa Nasionalisme

Kompas.com - 05/01/2017, 14:56 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, mubaligh dituntut berperan serta dalam menyebarkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat.

Menurut Ngabalin, materi ceramah para mubaligh harus memberi pencerahan kepada umat untuk memperbaiki sendi kehidupan berbangsa yang dinilai mulai runtuh.

"Tugas dan tanggung jawab mubaligh adalah menjadi juru bicara umat, mengkonsentrasikan materi-materi pencerahan kepada umat terkait cinta kepada bangsa dan negara. Sehingga yang keluar dari mulut mubaligh itu adalah semangat nasionalisme," ujar Ngabalin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017).

Ngabalin menjelaskan, maraknya penyebaran ujaran kebencian dan berita hoax di media sosial berpotensi menimbulkan perpecahan antar-kelompok.

Sementara umat muslim sebagai kelompok mayoritas harus bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh sebab itu dia berharap para mubaligh berperan dalam memberi pencerahan agar umat tidak mudah terprovokasi.

"Kita ini gampang sekali pecah. Kita harus belajar dari kegagalan negara-negara luar itu, satu benua hancur berantakan (karena konflik). Allah menakdirkan umat islam paling banyak di negeri ini maka umat islam itu harus menjadi perekat," kata dia.

Selain itu Ngabalin juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Bakomubin akan menjalankan program Mubaligh Bela Negara.

Program tersebut diharapkan bisa memaksimalkan peran para mubaligh dalam menyebarkan rasa nasionalisme melalui ceramah keagamaan.

Kompas TV Informasi "Hoax" Ancam Indonesia, 11 Situs Diblokir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah 'Stunting'

Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah "Stunting"

Nasional
Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Nasional
Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Nasional
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Nasional
Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Nasional
Sama-sama Pernah Menang di Jatim, PDI-P Beri Sinyal Koalisi dengan PKB pada Pilkada 2024

Sama-sama Pernah Menang di Jatim, PDI-P Beri Sinyal Koalisi dengan PKB pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com