Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Jajarannya Kerja Mati-matian Turunkan Kesenjangan

Kompas.com - 04/01/2017, 10:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah melalui tahun 2016 dengan baik. Dia mengklaim banyak pihak yang memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah.

Namun, Jokowi mengakui ada beberapa sektor yang harus diperbaiki pada tahun 2017 dan 2018, salah satunya terkait ekonomi yang belum merata.

"Kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita, baik kesenjangan antar-wilayah, kesenjangan yang kaya dan miskin, yang ini menjadi concern besar pemerintah kita ke depan," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).  

Kesenjangan yang masih tinggi, lanjut Jokowi, bisa dilihat dari indeks kesenjangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio.

Pada Maret 2016, indeksnya sebesar 0,39. Angka itu menurun dibandingkan posisi Maret 2015 yang sebesar 0,41.

"Meski kita tahu angka gini ratio sedikit membaik, apa pun kalau kita lihat angkanya pada posisi yang tinggi," ucap Jokowi.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, Jokowi menekankan bahwa kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah sangat penting.

Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera "mengebut" sertifikasi terhadap tanah warga.

Ia juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat proses legalisasi hutan adat untuk masyarakat adat setempat.

Selain itu, Jokowi meminta penguatan program akses rakyat untuk mendapat modal.

"Tahun ini dan tahun depan KUR (kredit usaha rakyat) makin menjangkau luas masyarakat, makin besar jumlahnya, dan mudah diperolehnya. Asuransi juga harus diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar akses rakyat mendapat keterampilan diperluas dengan pendidikan kejuruan dan vokasional training.

Pemberian Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat juga diperluas bagi rakyat tidak mampu.

"Tadi malam saya telepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita dan segera ini bisa kita mulai," ucap Jokowi.

Kompas TV Presiden Perintahkan TNI Bantu Polri Berantas Teroris

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Peremajaan IPA Buaran Berlangsung, Pelanggan Diimbau Tampung Air untuk Antisipasi

Peremajaan IPA Buaran Berlangsung, Pelanggan Diimbau Tampung Air untuk Antisipasi

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
 Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Nasional
Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Nasional
Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Nasional
Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Nasional
Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Nasional
Blok Rokan Jadi Penghasil Migas Terbesar Se-Indonesia, Jokowi Berikan Apresiasi

Blok Rokan Jadi Penghasil Migas Terbesar Se-Indonesia, Jokowi Berikan Apresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com