Kepala Staf Kepresidenan: Medsos Dipakai Mendelegitimasi Pemerintah

Kompas.com - 30/12/2016, 16:01 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Teten Masduki
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengakui pemerintah saat ini melihat permasalahan media sosial sebagai sesuatu yang serius.

Oleh karena itu lah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas khusus membahas antisipasi mengenai media sosial.

"Saya kira kenapa dibikin ratas kemarin, memang ini sudah kita lihat sebagai suatu hal yg serius penggunaan medsos untuk mendelegitimasi pemerintah," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Senayan, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

(Baca: Masyarakat Dinilai Perlu Edukasi agar Tak Sebar Kebencian di Medsos)


Teten mengatakan, selama ini kinerja pemerintah hampir tidak memiliki celah. Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang lesu, namun Indonesia masih mempertahankan pertumbuhan 5 persen. Tingkat inflasi juga rendah dan jumlah pengangguran menurun.

"Itu kan prestasi yg luar biasa. Tiba-tiba kemudian seolah-olah menjadi hilang tanpa hasil, begitu kita menbaca medsos. Ini kan tidak mendidik, secara politik tidak mendidik, karena itu bukan kritik.Itu saya kira itu tadi, mendeligitimasi pemerintah," ucap Teten.

Teten mengatakan, pemerintah tengah mengkaji sanksi denda bagi platform media sosial yang tidak bisa memfilter berita atau informasi bersifat kebencian, provokasi dan hoax atau fitnah.

(Baca: Pemerintah Kaji Denda untuk Medsos yang Tak Bisa Filter "Hoax)

Setiap kementerian juga diminta untuk selalu tanggap apabila ada isu hoax yang menyerang, maka harus segera diklarifikasi dengan keterangan resmi.

"Pemerintah bukan anti kritik. Kritik bagi kita justru untuk melecut kinerja pemerintahan dan saya kira beda antara kritik dengan menghasut, mendeligitimasi kan beda. Jangan sampai lah demokrasi indonesia yangg sudah mulai bagus ini kemudian dirusak," ucap Teten.

Kompas TV Polisi Minta Masyarakat Hati-hati Gunakan Media Sosial

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X