Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Nilai Banyak Organisasi Dunia yang Kurang Penting Diikuti RI

Kompas.com - 23/12/2016, 16:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa banyak organisasi internasional yang terbilang unik, namun keanggotaannya tetap diikuti Indonesia.

Keikutsertaan itulah yang tengah dievaluasi pemerintah, lantaran sebagian dianggap kurang menguntungkan Indonesia.

"Banyak organisasi-organisasi yang rada-rada mungkin kurang penting atau aneh saja, contohnya organisasi hansip internasional, organisasi ilmiah apa, macam-macam lah yang aneh," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (23/12/2016).

Evaluasi, kata dia, juga dilakukan terhadap keikutsertaan di dalam organisasi yang memiliki peran dan fungsi yang sama, hanya namanya saja yang berbeda.

"Jadi satu saja, jangan dua. Banyak-lah yang agak tidak terlalu penting,” kata Kalla.

Salah satu alasan evaluasi tersebut yaitu demi penghematan anggaran. Sebab, Indonesia perlu mengirim delegasi apabila organisasi itu menggelar kongres. Sementara, keputusan kongres tidak selamannya menghasilkan keputusan penting.

"Saya kira tidak lebih dari 10 persen daripada organisasi yang kita masuk dalam keanggotaan,” ujarnya.

Wapres memastikan evaluasi tersebut juga tidak akan memengaruhi posisi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Saat ini, Indonesia memang berupaya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Yang UN (PBB) dan organisasi di bawah UN ini kita tetap (masuk)," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah akan mengevaluasi keikutsertaan Indonesia dalam 75 organisasi internasional.

(Baca: Penghematan, Indonesia Evaluasi Keikutsertaan di 75 Organisasi Internasional)

Evaluasi dilakukan karena selain Indonesia tidak banyak aktif dalam organisasi tersebut. Selain itu, biaya yang harus dianggarkan tiap tahunnya juga besar.

"Intinya kalau memang tidak diperlukan, kita akan keluar. Karena ini berkaitan dengan anggaran," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Kompas TV Amankan APBN, Indonesia Keluar dari OPEC
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com