Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Segera Proses 23 Nama Calon Dubes

Kompas.com - 26/11/2016, 08:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan surat yang berisi nama calon duta besar Indonesia ke DPR. Legislatif akan segera memproses surat, yang menurut informasi berjumlah 23 nama, itu. 

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari membenarkan bahwa surat presiden sudah diterima DPR. Namun, ia belum mengetahui mengenai rincian jumlah dan nama-nama yang diajukan.

Menurut Kharis, surat pengajuan tersebut kini masih berada di meja Pimpinan DPR dan belum diserahkan kepada Komisi I.

"Informasi yang saya terima, surat presiden sudah di pimpinan DPR, tapi belum sampai ke komisi. Saya belum lihat supresnya," tutur Kharis saat dihubungi, Sabtu (26/11/2016).

Jika surat presiden sudah diterima Komisi I, lanjut Kharis, nama-nama yang tertera di surat tersebut segera diuji kelayakan dan kepatutan.

Politisi PKS itu menambahkan, kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan akan digelar pada pekan kedua Desember 2016.

Kristian Erdianto Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat melakukan inspeksi terkait kesiapan PNS pascalibur Lebaran di kantor Pemda Purwakarta, Senin (11/7/2016).
"Fit and proper (uji kelayakan dan kepatutan) segera. Menunggu supres dibacakan dibacakan di paripurna, lalu di Bamus, baru fit and proper," kata Abdul.

Salah satu nama yang diajukan adalah nama Anggota Komisi I Tantowi Yahya. Tantowi didapuk menjadi duta besar Indonesia di Wellington, Selandia Baru.

Tantowi membenarkan pengajuan tersebut. Namun ia mengatakan prosesnya masih panjang.

"Masih harus melalui proses yang cukup panjang dari pertimbangan di DPR sampai ke persetujuan dari negara akreditasi. Mungkin Januari," ujar Tantowi.

Nama lainnya adalah mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

(Baca: Yuddy Chrisnandi Minta Jabatan Dubes, asal Bukan di Negara Konflik)

Yuddy diajukan sebagai duta besar Indonesia di Kiev, Ukraina. "Ya, dicalonkan bapak Presiden untuk Dubes di Kiev-Ukraina, ke DPR untuk fit and proper test dalam waktu dekat," kata Yuddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com