Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Cara Dewan Pertahanan Nasional Deteksi Dini Konflik Melalui Media Sosial

Kompas.com - 24/11/2016, 15:41 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Deputi bidang Politik dan Strategi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) Irjen Pol Tjetjep Agus memprediksi aksi unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember 2016, tidak akan terjadi.

Unjuk rasa tersebut rencananya akan digelar oleh sekelompok masyarakat yang menuntut tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditahan.

Tjetjep menjelaskan, Wantannas memiliki sebuah metode untuk mendeteksi sebuah peristiwa, termasuk unjuk rasa.

Deteksi itu dilakukan dengan melakukan intelligent media monitoring.

"Berdasarkan informasi yang ditampilkan, dapat diprediksi demo itu cenderung tidak terjadi," ujar Tjetjep, saat Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan TIK Dalam Deteksi Dini Konflik Horizontal di Media Sosial, di kawasan Bogor, Kamis (24/11/2016).

Tjetjep menjelaskan, untuk memprediksi kemungkinan tersebut, Wantannas telah melakukan crawling dan analisis data informasi yang terkait berita unjuk rasa di internet.

Informasi yang ditampilkan mencakup statistik frekuensi kemunculan berita statistik media yang membuat berita, orang-orang yang menyebarkan dan sentimen terhadap isu tersebut.

Menurut data statistik yang dipaparkan Tjetjep, hingga 23 November 2016, tercaatat ada 47 media dan 136 berita yang memberitakan kedua rencana aksi unjuk rasa tersebut.

Sementara, dari sisi sentimen masyarakat, angka negatifnya lebih kecil jika dibandingkan angka positif.

Artinya sentimen masyarakat terhadap isu aksi unjuk rasa bisa dikatakan negatif.

"Kalau dilihat dari metode dan mesin yang kami miliki memang kecenderungannya tidak terjadi," kata Tjetjep.

Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki sistem peringatan dini dalam mendeteksi dan mencegah konflik di media sosial.

Konflik di media sosial seperti fenomena gunung es, yang terlihat hanya di permukaan saja.

Sistem peringatan dini dinilai penting untuk mengetahui fenomena anomali sosial-budaya masyarakat guna mencegah konflik.

"Konflik media sosial seperti fenomena gunung es. Hanya 20 persen yang muncul di permukaan. Masyarakat hanya tahu dari permukaan saja. Memang diperlukan early detection," kata Tjetjep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arah Desentralisasi Pasca-Pilpres

Arah Desentralisasi Pasca-Pilpres

Nasional
Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com