Kemendagri dan Intelijen Polri Berkoordinasi Pantau Pilkada 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kementeriannya berkoordinasi dengan jaringan intelijen penegak hukum untuk mengumpulkan informasi terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017.

Dalam kunjungannya ke Mabes Polri, Tjahjo menekankan pentingnya koordinasi tersebut.

"Tugas intelkam Polri, baik pusat maupun daerah, yang mencermati jaringan intelijen. Mencermati gelagat dinamika aktivitas daerah itu sukses," ujar Tjahjo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Tjahjo mengatakan, dalam pertemuan dengan jajaran intelijen kepolisian, ia menyampaikan soal wilayah rawan korupsi beserta celahnya.

(Baca: Pemerintah Petakan Daerah Rawan Pelanggaran Pilkada)

Ia menjelaskan soal kerawanan korupsi dalam perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial, dan yang terkait distribusi dan pajak.

"Kemudian mengingatkan masalah ketimpangan sosial dan masalah yang paling utama adalah radikalisme dan terorisme," kata Tjahjo.

"Ini yang saya kira perlu kerja sama dan sinergi perlu juga inovasi baik kepala derah maupun kejajaran intelijen kepolisian yang jadi ujung tombaknya," lanjut dia.

Saat ini, Kemendagri membentuk forum pimpinan daerah di tingkat kecamatan dengan melibatkan kepolisian setempat, babinsa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tujuannya, untuk membangun komunikasi antara seluruh pihak di tingkat daerah, tak hanya berkaitan dengan Pilkada, namun juga membahas masalah lainnya.

(Baca: Petakan Daerah Rawan Konflik Saat Pilkada)

Tjahjo juga meminta kepolisian untuk memetakan titik-titik rawan konflik. Saat ini yang banyak disorot hanya DKI Jakarta, padahal masih ada 100 daerah lain yang potensi konfliknya berbeda-beda.

"DKI saya lihat pilkadanya berjalan baik, tapi hanya saja ada penghalang kampanye jadi sulit, makanya jangan sampai nanti ada terjadi kerawanan kerawanan," kata Tjahjo.