RUU Pemilu Belum Akomodir Penegakan Hukum yang Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan menyatakan, pemerintah belum mengakomodir sistem penegakan hukum Pemilu yang adil.

Padahal, kata Fadli, penegakan hukum Pemilu yang adil justru akan menjamin seluruh tahapan Pemilu berlangsung demokratis.

"Ini yang lagi-lagi terjadi, dari dua Pemilu terakhir, pemerintah dan DPR dalam menyusun Undang-undang Pemilu sering menganggap enteng penegakan hukum dalam Pemilu," kata Fadli dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/11/2016).

Fadli menuturkan terdapat struktur yang tidak tepat dalam aspek penegakan hukum dalam Pemilu.

Hal itu terlihat dari urutan yang tak sesuai saat membahas definisi dan mekanisme penanganan pelanggaran.

Dalam draf Rancangan Undang - undang (RUU) Pemilu, pemerintah menempatkan mekanisme pembahasan penanganan pelanggaran terlebih dahulu, baru kemudian membahas definisinya.

Hal itu, kata Fadli, menimbulkan kerancuan bagi penyelenggara dan peserta Pemilu. Sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik akan kebingungan mengidentifikasi apa saja yang tergolong pelanggaran.

Selain itu, dalam formulir laporan sengketa Pemilu, hanya perlu menuliskan nama pelapor, terlapor, serta keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa.

Semestinya menurut Fadli perlu juga dicantumkan alasan untuk mengajukan sengketa agar tak semua pihak asal dalam membuat laporan pengaduan.

"Kalau Pemilu ingin berjalan demokratis, dalam pembahasan RUU nanti, DPR dan Pemerintah harus menyusun ulang soal penegakan hukum Pemilu agar benar-benar bisa menjaga tahapan tetap demokratis," lanjut Fadli.