Upaya Jokowi Redam Demo 4 November...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo turun langsung untuk meredam potensi kisruh terkait rencana aksi besar yang akan dilakukan sejumlah ormas pada 4 November 2016 mendatang.

Demo yang akan dilakukan di depan Istana itu menuntut agar calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum.

Sejumlah upaya dilakukan Presiden agar hak warga menyampaikan unjuk rasa bisa disalurkan, dengan tetap menjaga situasi yang kondusif.

Pada Senin (31/1/2016) pagi, usai menghadiri acara "Ayo Menabung" yang digelar Otoritas Jasa Keuangan, Jokowi mengeluarkan pernyataan mengenai aksi demo 4 November.

Meski pertanyaan itu disampaikan dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan, namun Jokowi terlihat sudah mempersiapkan secarik kertas.

(Baca: Membaca Simbol Politik di Balik Kuda Tunggang Jokowi dan Prabowo...)

Sambil sesekali melirik kertas di tangannya, Kepala Negara mengeluarkan pernyataan tegas mengenai demo 4 November.

"Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," kata Jokowi.

Ia menekankan, pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat setiap warga negara.

Namun, dengan mengutamakan ketertiban umum.

"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkistis oleh siapa pun," kata Jokowi.

Pernyataan tersebut lalu diunggah Jokowi di akun Twitternya.

Selanjutnya, pada Senin (31/10/2016) siang, Jokowi bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Jawa Barat.

(Baca: Prabowo Anggap Wajar jika Rakyat Turun ke Jalan pada 4 November)

Meski Jokowi mengaku hanya memenuhi janji dan bersilaturahim, namun Prabowo tak menampik pertemuan itu menyinggung soal demonstrasi 4 November.

"Bapak Presiden tadi sepintas mengatakan, demo adalah hak konstitusional. Beliau juga ingin yang baik, kondusif, dan itu yang kita inginkan," kata Prabowo.

Imbauan agar demonstrasi 4 November bisa berjalan dengan kondusif, kembali datang.

"Jangan sampai ada unsur yang mau memecah belah bangsa, itu yang kita jaga. Kita negara majemuk. Banyak suku, agama ras. Kalau ada masalaah kita selesaikan dengan sejuk dan damai," papar Prabowo.

Lalu pada Senin sore, Jokowi kembali ke Istana. Ia mengumpulkan 34 pemimpin redaksi media massa.

Pertemuan digelar secara tertutup. Namun, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengakui pertemuan itu juga sempat menyinggung soal demo 4 November.

(Baca: SBY Curhat Terus Didemo Selama 10 Tahun Jadi Presiden)

"Ada pertanyaan pemred. Kemudian ada juga yang memberikan saran soal 4 November. Presiden mendengar," kata Johan.

Undang tokoh dan ulama

Pada Selasa (1/11/2016) pagi, Jokowi mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ke Istana.

Dalam pertemuan tertutup, Jokowi sempat menyatakan kepada para ulama bahwa ia tidak akan mengintervensi kasus Ahok.

Polisi saat ini terus menyelidiki apakah Ahok menistakan agama dengan pernyataannya yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51.

Sebanyak 15 saksi sudah diperiksa, termasuk Ahok sendiri.

"Presiden mengatakan bahwa Beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan Beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini," ujar Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin seusai pertemuan.

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)

Pada Selasa siang, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Kunjungan SBY dilanjutkan dengan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa malam. Tidak jelas apakah ada andil Jokowi dalam pertemuan itu.

Yang jelas, Wiranto dan JK juga sama-sama mengakui bahwa pertemuan membahas demo 4 November.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, memang ada kekhawatiran pemerintah mengenai pihak ketiga yang akan menunggangi demo tersebut.

Menurut Lukman, pemerintah sudah mendapatkan informasi dari aparat terkait hal ini.

"Ada pihak-pihak yang kemudian ingin memanfaaat kan ini untuk misalnya mengusik NKRI. Sehingga ini harus diwaspadai betul. Bahkan juga mewaspadai pihak ketiga yang berupaya membiayai demo-demo seperti ini," ujar Lukman.