Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi XI Dukung Penurunan Biaya Administrasi Perbankan

Kompas.com - 01/11/2016, 12:38 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate menilai perlu ada efisiensi perbankan agar investasi atau pinjaman di bank menjadi lebih kompetitif.

Komentar tersebut menyusul sentilan Presiden Joko Widodo terhadap pihak bank yang menerapkan biaya administrasi tinggi kepada nasabahnya.

Jokowi menilai, biaya administrasi yang tinggi ini membuat banyak masyarakat tidak mau menabung di bank.

"Yang bapak Presiden omong ini yang terkait dengan tugas-tugas internal korporat. Di perbankan. Bagaimana supaya efisien. Semua tata kelola kan perlu efisien," kata Johnny saat dihubungi, Selasa (1/10/2016).

Saat ini, kata dia, bunga pinjaman dan biaya administrasi tabungan di Indonesia masih cukup tinggi dibanding banyak negara.

Selain itu, biaya kartu kredit juga relatif tinggi. Bahkan, kata Johnny, banyak masyarakat yang tidak tahu soal pengenaan biaya charge yang jika digabungkan bisa berjumlah cukup besar.

"Hal-hal seperti ini harus dihindari. Begitu pula terkait tabungan dan sebagainya. Bagaimana supaya efisien tabungan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem itu.

Johnny menambahkan, presiden juga menginginkan agar ada lalu lintas pembiayaan yang murah dan mudah.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk merangsang uang-uang masyarakat masuk ke dalam sistem perbankan dan sistem pembayaran.

Ia mencontohkan langkah BRI dalam meluncutkan satelit yang bisa menjangkau ke seluruh daerah tanah air.

Satelit tersebut mampu memberikan layanan dan meningkatkan efisiensi perbankan.

Tak hanya untuk BRI, satelit tersebut bisa dimanfaatkan oleh bank-bank lain guna memudahkan transaksi perbankan secara online atau menggunakan teknologi informasi.

"Kan jadi murah semuanya. Bayangkan kalau di kampung kalau orang harus pergi ke bank unit desa, tidak satu kampung, jalannya jauh. Naik ojek misalnya, sudah mahal. Uang dia mau taruh sejuta, ongkos Rp 50 ribu," ujar Johnny.

Mobilisasi dana pihak ketiga atau masyarakat harus semakin digalakkan. Sebab, semakin banyak dana pihak ketiga di dalam negeri, semakin kuat fundamental perbankan.

"Dan masyarakat ini yang bapak Presiden ingin, jangan taruh di bawah bantal lah. Taruh lah di bank. efisien dan murah," sambungnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com