Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi XI Dukung Penurunan Biaya Administrasi Perbankan

Kompas.com - 01/11/2016, 12:38 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate menilai perlu ada efisiensi perbankan agar investasi atau pinjaman di bank menjadi lebih kompetitif.

Komentar tersebut menyusul sentilan Presiden Joko Widodo terhadap pihak bank yang menerapkan biaya administrasi tinggi kepada nasabahnya.

Jokowi menilai, biaya administrasi yang tinggi ini membuat banyak masyarakat tidak mau menabung di bank.

"Yang bapak Presiden omong ini yang terkait dengan tugas-tugas internal korporat. Di perbankan. Bagaimana supaya efisien. Semua tata kelola kan perlu efisien," kata Johnny saat dihubungi, Selasa (1/10/2016).

Saat ini, kata dia, bunga pinjaman dan biaya administrasi tabungan di Indonesia masih cukup tinggi dibanding banyak negara.

Selain itu, biaya kartu kredit juga relatif tinggi. Bahkan, kata Johnny, banyak masyarakat yang tidak tahu soal pengenaan biaya charge yang jika digabungkan bisa berjumlah cukup besar.

"Hal-hal seperti ini harus dihindari. Begitu pula terkait tabungan dan sebagainya. Bagaimana supaya efisien tabungan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem itu.

Johnny menambahkan, presiden juga menginginkan agar ada lalu lintas pembiayaan yang murah dan mudah.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk merangsang uang-uang masyarakat masuk ke dalam sistem perbankan dan sistem pembayaran.

Ia mencontohkan langkah BRI dalam meluncutkan satelit yang bisa menjangkau ke seluruh daerah tanah air.

Satelit tersebut mampu memberikan layanan dan meningkatkan efisiensi perbankan.

Tak hanya untuk BRI, satelit tersebut bisa dimanfaatkan oleh bank-bank lain guna memudahkan transaksi perbankan secara online atau menggunakan teknologi informasi.

"Kan jadi murah semuanya. Bayangkan kalau di kampung kalau orang harus pergi ke bank unit desa, tidak satu kampung, jalannya jauh. Naik ojek misalnya, sudah mahal. Uang dia mau taruh sejuta, ongkos Rp 50 ribu," ujar Johnny.

Mobilisasi dana pihak ketiga atau masyarakat harus semakin digalakkan. Sebab, semakin banyak dana pihak ketiga di dalam negeri, semakin kuat fundamental perbankan.

"Dan masyarakat ini yang bapak Presiden ingin, jangan taruh di bawah bantal lah. Taruh lah di bank. efisien dan murah," sambungnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com