Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Apa yang Ditakutkan dari Siaga Satu, Dua, Tiga?

Kompas.com - 31/10/2016, 17:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, status Siaga I Polri dalam rangka Pilkada serentak 2017 sebagai hal yang tidak perlu dikhawatirkan.

Pelaksanaan Siaga I tersebut berlaku mulai Jumat (28/10/2016) sampai waktu yang tidak ditentukan.

"Kalau siaga itu kan orang bersiap-siap menghadapi segala macam kemungkinan. Saya kira bagus-bagus saja. Apa yang ditakutkan dari siaga satu, dua tiga? Itu kan kayak orang banjir saja, banjir ketinggian sekian, siaga tiga, siaga dua," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Pada 4 November 2016, rencananya akan diadakan unjuk rasa yang digelar beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menuntut proses hukum terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyitir ayat di kitab suci Al Quran.

Terkait rencana unjuk rasa, menurut dia, tak perlu ada yang dikhawatirkan.

(Baca: Kapolri Sebut Penetapan Status Siaga I Inisiatif Brimob Polri)

Fadli menilai, mereka yang ingin berunjuk rasa adalah pihak yang ingin menegakkan hukum dengan tuntutan yang wajar.

Unjuk rasa atau demonstrasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari demokrasi.

"Indonesia sebagai negara demokrasi sudah biasa demo di depan Istana. Kalau zaman 1998 dulu ada demo baru sesuatu yang luar biasa. Sekarang biasa saja," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Oleh karena itu, ia meminta agar penegak hukum memproses hukum Ahok dengan seadil-adilnya.

"Jadi tidak ada alasan mau demo-demo lagi," sambungnya.

(Baca: Ini Penjelasan Mabes Polri Soal Pemberitahuan Siaga I Brimob)

Pasukan Brimob di seluruh Indonesia diminta siap menerapkan status siaga I untuk mengantisipasi gangguan keamanan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017.

Polri menyatakan, pengamanan di 101 wilayah yang menggelar Pilkada serentak memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Sementara personel polisi di tiap daerah terbatas.

Kompas TV Menjaga Kampanye Damai Pilkada Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com