Membongkar Kubur Jurnalisme Advokasi

Suatu hari, saya menerima sebuah surat elektronik dari WatchDoc. Surat itu berisi undangan untuk membuat dokumenter tentang penggusuran di Jakarta.

Setelah melihat siapa saja yang menerima surat tersebut, saya mulai memahami bahwa ini adalah sebuah proyek gotong royong. Saat itu, saya mulai tertarik.

Alasan ketertarikan itu sangat sederhana, yaitu “kerja bakti” membuat dokumenter tersebut dirancang untuk melibatkan beberapa institusi yang tidak terkait satu dengan yang lain. Hal itu cukup untuk menjadi pembeda. Sebab, selama ini, publik disuguhi karya jurnalistik hasil kerjasama beberapa media yang (sering kali) tergabung dalam sebuah kerajaan bisnis tertentu.

Proyek ini semakin menarik setelah saya kemudian mengetahui bahwa dokumenter tersebut dirancang untuk merekam dari sisi terdalam kantung-kantung kaum miskin kota yang akan digusur. Sepertinya ini adalah pilihan melawan arus, ketika sebagian besar media melihat dari “luar” lokasi penggusuran.

Singkat cerita, komunikasi dengan jaringan mahasiswa, akademisi, media, dan WatchDoc pun terjalin. Komunikasi itu berhasil mengumpulkan belasan videografer dan editor, sebagian besar adalah mahasiswa dari beberapa universitas.

Jurnalis-jurnalis muda itu bekerja selama kurang lebih enam bulan. Sampai tulisan ini dibuat, mereka masih melakukan proses pascaproduksi untuk memenuhi tenggat waktu penayangan dokumenter, yaitu akhir Oktober 2016.

Saya merasa beruntung karena memiliki waktu untuk berdiskusi dengan sebagian dari mereka. Selama diskusi, saya bisa menyimpulkan bahwa sudut pandang dokumenter ini sangat jelas, yaitu menyuarakan suara warga yang selama ini relatif tidak terakomodasi oleh media arus utama.

Selama memproduksi dokumenter, anak-anak muda ini tinggal bersama warga. Mereka tidur di rumah warga, di bilik rumah susun, bahkan di tenda-tenda sederhana. Saking seringnya berkumpul, mereka sudah seperti warga setempat.

Sekar, misalnya. Mahasiswi asal Depok ini merasa beruntung karena kehadirannya disambut baik oleh warga. Dia juga sering menerima kiriman makanan dan tawaran kebaikan lain dari warga, bahkan pada saat warga sedang susah.

Situasi itu membuat Sekar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku belum bisa melupakan suasana haru ketika sanggar Ciliwung Merdeka diratakan dengan tanah. Dengan bantuan aktivis organisasi itu, ia bisa merekam kejadian tersebut dari posisi yang aman.

Para videografer muda ini menyadari bahwa gerakan membuat dokumenter membutuhkan pengorbanan fisik, materi, waktu, dan lain sebagainya.

Contohnya adalah pengalaman Sindy, Octi dan Vania. Sebagai seorang sutradara, Sindy bisa jadi adalah anggota tim yang paling sering menghabiskan waktu di markas WatchDoc. Namun demikian, dia juga sering meliput langsung di lokasi-lokasi penggusuran.

Nibras Nada Nailufar Sanggar Ciliwung Merdeka yang dihancurkan oleh backhoe dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung, Rabu (28/9/2016).

“Derita” materi dan fisik juga mereka alami, mulai dari membiasakan diri dengan nyamuk hingga gangguan kesehatan kulit kaki karena terlalu sering terendam air laut. Mulai dari menghilangkan helm tukang ojek hingga kehilangan telepon seluler di tengah laut.

Untuk ukuran jurnalis muda, pengalaman-pengalaman itu mungkin sangat berarti.

Salah satu pengalaman berharga, yang bisa jadi tidak disadari, adalah bahwa mereka sedang melakukan salah satu genre dalam dunia kewartawanan yang mulai jarang dijumpai, yaitu jurnalisme advokasi.

Tradisi panjang

Inisiatif WatchDoc untuk memotret penggusuran “dari dalam” dengan menggandeng beberapa jurnalis muda adalah salah satu fase dari untaian tradisi jurnalisme advokasi yang sangat panjang.

WatchDoc sering terlihat melakukan praktik advokasi melalui sejumlah karya jurnalistik, terutama dokumenter. Mereka selalu blak-balakan dalam membela sesuatu, seseorang, atau sekelompok orang. Sebagian besar dokumenter karya WatchDoc selalu menunjukkan keberpihakan, terutama kepada warga.

Sebut saja “Belakang Hotel”. Film ini jelas-jelas menuding pembangunan hotel sebagai penyebab penyusutan akhir tanah di beberapa daerah di Yogyakarta. Untuk membuat dokumenter ini, WatchDoc dan sejumlah aktivis LSM masuk ke kampong-kampung untuk menyuarakan suara warga.

“Rayuan Pulau Palsu” juga digarap dengan menggunakan metode advokasi yang sama. Dokumenter tentang reklamasi di pesisir utara Jakarta itu merupakan amplifikasi suara nelayan.

Jauh sebelum dokumenter kehidupan warga di pesisir utara Jakarta dan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung ini hadir, tradisi advokasi di bidang jurnalistik sudah mewabah di Eropa dan Amerika.

Berdasarkan catatan Karin Wahl-Jorgensen dan Thomas Hanitzsch dalam The Handbook of Journalism Studies, tradisi jurnalisme advokasi di Eropa dan Amerika berkembang pada tahun 1800-an dan 1920-an.

Eropa nampaknya menjadi benua yang lebih ramah bagi pertumbuhan jurnalisme advokasi. Di benua ini, jurnalisme bisa menunjukkan diri sebagai kekuatan yang memiliki sikap untuk membela atau menentang sesuatu.

Bukan hanya kepentingan publik, jurnalisme advokasi di Eropa juga hadir untuk membela kepentingan politik dan bisnis pihak-pihak tertentu.

Kondisi yang relatif berbeda muncul di Amerika. Di benua ini, jurnalisme muncul layaknya “priyayi”. Dia mengklaim diri obyektif, sehingga bersih dari kepentingan apapun. Tradisi normatif ini lama-lama mengikis perkembangan jurnalisme advokasi di Amerika pada masa itu.

Jurnalisme advokasi memang seperti pelangi. Ia memiliki banyak warna, tergantung dengan sesuatu yang ia bela. Ada kalanya warna jurnalisme advokasi tidak terlalu mencolok karena sedang membela rakyat jelata.

Namun, tidak jarang juga jurnalisme advokasi sangat menyilaukan karena berada di  awang-awang, terutama ketika sedang membela kepentingan politik dan bisnis kaum elit.

Ketiak obyektivitas

Untuk membatasi pengertian jurnalisme advokasi, saya sengaja membatasi diri pada definisi yang  diungkapkan oleh beberapa praktisi dan akademisi.

Dan Gillmor, misalnya. Wartawan sekaligus pengajar di Arizona State University itu secara gamblang menyebut jurnalisme advokasi sebagai pemikiran dan kegiatan jurnalistik yang memiliki sudut pandang (angle) pemberitaan yang jelas.

Menurut Gillmor, jurnalisme advokasi tidak akan bermain di wilayah abu-abu, dia akan selalu lugas dan tegas dalam membela atau menolak sesuatu.

Morris Janowitz, seperti dikutip di dalam The Handbook of Journalism Studies, memberikan batasan yang sangat menarik.

Menurut Janowitz, jurnalisme advokasi lebih banyak berperan dalam menyuarakan dan mewakili kelompok tertentu yang tidak tergabung di dalam lingkaran kekuasaan. Kelompok seperti ini biasanya luput dari pemberitaan, relatif tidak mendapat tempat di media, dan termasuk kelompok marjinal.

Pada tahap ini, istilah Civic Advocacy Journalism mulai muncul. Tujuannya jelas, membela kaum lemah, mengungkapkan kebenaran, dan memicu perubahan sosial.

Orang sering mencibir jurnalisme advokasi. Mereka menganggap jurnalisme advokasi bukan anggota keluarga besar jurnalisme.

Salah satu alasan yang sering digunakan adalah jurnalisme advokasi cenderung subyektif, sehingga dengan sendirinya tidak akan pernah obyektif. Begitu kira-kira tudingan kepada jurnalisme advokasi.

Di sini, saya akan mencoba menggugat kedua alasan tersebut.

Pertama, subyektivitas jurnalisme. Apakah jurnalisme menjadi ternoda karena dia subyektif? Menurut saya tidak.

Begini argumentasinya. Jurnalisme mendalam (indepth atau longform) pasti (dan seharusnya) dilakukan setelah wartawan melakukan penelitian awal yang juga mendalam.

Setelah meneliti berbagai fakta dan data, sangat mungkin sebuah pers (advokasi) menemukan fakta ketidakadilan yang dialami seseorang atau sekelompok orang.

Pada titik inilah, wartawan yang dibekali dengan hati nurani oleh Tuhan memutuskan untuk membela. Keputusan ini dibuat secara sadar dan subyektif. Sekali lagi, subyektif.

Kedua, obyektivitas jurnalisme. Beberapa orang sering terjebak ketika mencoba menerjemahkan obyektivitas di dalam jurnalisme.

Menurut saya, hal ini terjadi karena beberapa orang itu hanya menganggap obyektivitas sebagai lawan kata dari subyektivitas. Sehingga, ketika sesuatu dianggap subyektif, maka ia akan sekaligus dituduh tidak obyektif.

Padahal, di dalam jurnalistik, obyektivitas memiliki indikator yang sangat banyak.

Seorang ahli sejarah bernama Westerstahl adalah yang pertama kali mencoba mengurai definisi obyektivitas. Konsep yang dia kembangkan masih digunakan sampai sekarang, termasuk di ranah media dan jurnalisme.

Ahli kajian media, Denis Mcquail mengembangkan definisi obyektivitas itu dalam beberapa buku, antara lain Media Performance (2002) dan Mass Communication Theory – 6th edition (2010).

Selain imparsialitas, menurut McQuail, ciri lain obyektivitas adalah faktualitas. Sebuah karya jurnalistik harus faktual. Selanjutnya, faktualitas memiliki tiga ciri, yaitu kebenaran, relevan, dan informatif.

McQuail kemudian memecah konsep yang dikembangkan oleh Westerstahl itu menjadi sejumlah indokator yang lebih sempit.

Berdasarkan uraian tersebut, sebuah karya jurnalistik advokasi sangat mungkin didasari oleh nurani yang menuntun wartawan untuk membela sesuatu secara subyektif. Namun, karya jurnalistik (yang subyektif) itu akan diproduksi berdasarkan faktualitas, berlandaskan fakta, mengedepankan kebenaran, relevansi, dan unsur informasi.

Dengan kata lain, jurnalisme advokasi bukanlah propaganda. Dia adalah karya jurnalistik yang faktual.

Dengan demikian, masih layakkah mengusir, atau bahkan mengubur hidup-hidup, jurnalisme advokasi ketika ia masih memegang teguh prinsip-prinsip faktualitas dan obyektivitas? Saya rasa tidak. Sebaliknya, kubur jurnalisme advokasi itu perlu dibongkar sehingga ia bisa bernapas lebih lega.

Kejujuran jurnalisme advokasi akan menjadi penyeimbang. Ia akan menjadi antitesis kerajaan media yang sering kali berlindung di balik ketiak obyektivitas, namun pada kenyataanya gencar menggunakan frekuensi publik atau ruang publik untuk kepentingan politik dan bisnis si pemilik atau koleganya yang sedang berkuasa.