Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trimedya: Pak SBY Harus Menegur Syarief Hasan

Kompas.com - 26/10/2016, 16:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegur Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Ia menanggapi pernyataan Syarief yang beberapa waktu lalu meminta Jaksa Agung HM Prasetyo juga menanyakan kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Pembunuhan Munir.

Syarief menilai, Megawati juga perlu ditanya karena pembunuhan Munir terjadi pada era pemerintahannya.

"Pak SBY harus menegur Syarief Hasan yang mengeluarkan statement di luar substansi," kata Trimedya, di Komplels Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

"Bagi kami, dia tidak mengerti dan tidak mengikuti alur ini. Jadi jangan asal ngomong dengan bilang ibu Mega harus dipanggil terkait TPF," lanjut dia.

(Baca: Demokrat Minta Jaksa Agung Juga Tanya Megawati soal Kasus Munir)

Trimedya menganggap hilangnya dokumen asli TPF merupakan keteledoran.

Ia juga mengimbau agar SBY memanggil semua pembantunya yang saat itu memegang dokumen tersebut.

Mantan Sekretaris Kabinet/Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, mengatakan, secara simbolik, naskah pertama diserahkan kepada SBY selaku Presiden.

Sisanya dibagikan ke pejabat terkait, yakni Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menkumham, dan Sekretaris Kabinet.

Pemerintahan SBY akan menyerahkan dokumen TPF kepada pemerintahan Joko Widodo. Namun, dokumen yang diberikan hanya berupa salinan.

"Di RT saja arsip-arsip pasti disusun lebih bagus, masa negara bisa kehilangan arsip ini sesuatu agak janggal," kata Trimedya.

Sebelumnya, Syarief Hasan mengaku heran mengenai kesulitan pemerintah menemukan dokumen asli TPF Munir.

Ia mempertanyakan pihak-pihak yang mengaku tidak puas dengan tindak lanjut pengungkapan kasus itu pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia turut mengomentari rencana Jaksa Agung HM Prasetyo menghadap SBY.

Syarief menyarankan agar Prasetyo juga menanyakan kepada Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.

"Karena itu kan kejadiannya pada era Megawati, bukan era Pak SBY. Pak SBY yang punya inisiatif buat TPF," kata Syarief.

Kompas TV Ketua MPR: Masalah TPF Munir Jangan Dipolitisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com