Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Jaksa Agung Bilang Kasus Munir Sudah Selesai, Dia Tahu dari Mana?

Kompas.com - 14/10/2016, 21:04 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mempertanyakan pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang menyebutkan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, sudah selesai.

"Saya bingung. Jaksa Agung bilang kasus Munir itu sudah selesai. Dia tahu dari mana? Dia juga baru nangkring jadi Jaksa Agung. Dasarnya apa?" ujar Haris, di Sekretariat Kontras, Jakarta, Jumat (14/9/2016).

Menurut Haris, kasus Munir hingga saat ini belum selesai. Laporan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir belum pernah diumumkan oleh pemerintah.

Padahal, jika laporan tersebut diumumkan kepada publik, Haris yakin ada nama-nama baru yang belum pernah disidangkan turut terlibat dalam kasus Munir.

"Kasus Munir itu belum selesai, kan belum diumumin. Kalau laporan ditemukan banyak yang bisa kita lakukan, pemidanaan misalnya. Karena saya yakin banyak nama-nama baru," kata Haris.

Menurut dia, ketiadaan laporan hasil penyelidikan TPF kasus Munir memberikan ketidakadilan bagi Munir, keluarganya, serta masyarakat.

Pasalnya, tidak ada kepastian hukum dari pemerintah terkait penanganan kasus tersebut.

"Menghilangkan laporan ini saya anggap tidak memberikan keadilan kepada Munir, keluarga, buat masyarakat. Kalau laporan itu dibuka, negara punya tugas, kita bisa mengawasi," ujar  Haris.

Sebelumnya, Jaksa Agung Prasetyo menyebutkan, tidak ada lagi yang perlu diungkit dari kasus kematian Munir.

"Kasus Munir sudah kami sidang sebenarnya. Pelaku sudah diputus perkaranya. Polycarpus sudah. Sementara yang satunya lagi (Muchdi PR) sudah diputus bebas di pengadilan. Mau apa lagi? Bagi kami itu sudah dilakukan," ujar Prasetyo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Namun, ia mengaku belum pernah memegang bahkan membaca hasil laporan investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) tentang pembunuhan Munir.

Ia juga tidak tahu di mana keberadaan dokumen itu.  

Kompas TV Polisi Belum Cari Berkas TPF Munir yang Hilang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com