Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Klaim Sudah Lama Ada Pengawasan Internal soal Pungli

Kompas.com - 14/10/2016, 15:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengklaim sudah lama ada pengawasan internal untuk mengawasi oknum nakal di kejaksaan.

Ia mengatakan, sudah banyak jaksa pelanggar etik yang dikenakan sanski hingga pemecatan.

"Sesungguhnya sudah lama kami lakukan, hanya tidak kami publikasikan. Penertiban selalu dilakukan," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Fungsi pengawasan itu dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang mengawasi jaksa se-Indonesia.

Kemudian, di tingkat Kejaksaan Tinggi, ada Asisten Pengawasan yang mengawasi jaksa sesuai wilayah hukumnya.

Dengan adanya operasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk pemerintah, Kejaksaan Agung akan mengintensifkan lagi fungsi pengawasan itu.

"Saya sudah perintahkan para pimpinan di pusat dan daerah untuk melakukan kegiatan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan melekat," kata Prasetyo.

Menindaklanjuti pembentukan operasi Saber Pungli itu, Prasetyo telah mengirim tim ke daerah untuk meninjau langsung ke lapangan.

Hal tersebut berdasarkan adanya informasi ada oknum jaksa yang melakukan pemerasan di daerah tersebut.

"Saya tugaskan Jamintel jadi instrumen untuk menelusuri dan mengklarifikasi setiap ada info mengenai adanya dugaan penyimpangan kewenangan oleh aparat kejaksaan di mana pun," kata dia.

Namun, Prasetyo mengaku belum mendapatkan laporan dari tim tersebut apakah informasi itu benar adanya.

Jika benar ada oknum jaksa yang memeras atau pungli, maka akan dikenakan sanksi yang sepadan.

"Nanti bagaimana hasilnya kami bisa tentukan sikap dan langkah-langkah untuk penanganan informasi yang kami terima," kata Prasetyo.

Tim Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) yang sempat diwacanakan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla kini memang berubah nama menjadi "Saber Pungli".

Tim tersebut akan terdiri dari Polri sebagai leading sector, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Presiden menugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebagai penanggung jawab tim itu.

Saber Pungli akan memantau sektor pelayanan publik dari Aceh hingga Papua.

Sektor pelayanan yang dipantau, mulai dari pembuatan KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, izin bongkar muat barang di pelabuhan dan sejumlah izin di berbagai kementerian lainnya.

Kompas TV Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Pungli
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com