Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Umum Imbau Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Kompas.com - 14/10/2016, 11:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan, menjelang pelaksanaan pilkada serentak, situasi dan kondisi di sejumlah daerah mulai memanas.

Memasuki situasi tersebut, ia mengimbau, kepada seluruh ormas agar tetap menjalankan peran sosialnya dalam mencerdaskan dan mencerahkan, serta tidak berperilaku partisan.

“Sehingga (tidak) kehilangan fungsi kontrolnya. Selain itu para pihak tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai basis berpolitik adi luhung, serta tidak boleh mengabaikan dan menihilkan nilai-nilai luhur itu,” ujar Haedar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2016).

Khusus bagi keluarga besar Muhammadiyah, ada sejumlah imbauan yang disampaikan Haedar. Pertama, agar seluruh keluarga besar memposisikan dan memerankan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan yang tidak berpolitik praktis.

Berikutnya, tidak membawa institusi organisasi termasuk organisasi otonom dana mal usaha dalam percaturan politik, memberikan dukungan atau menolak secara politis, sebagaimana garis persyarikatan.

“Ketiga, tidak membikin pernyataan-pernyataan resmi yang mengatasnamakan Muhammadiyah. Keempat, mengedepankan akhlak karimah dalam berpendapat, bersikap, dan bertindak sesuai tuntunan islam,” kata dia.

Lebih lanjut, ia mengimbau, agar keluarga Muhammadiyah menjauhkan diri dan tidak melakukan hal-hal yang anarkistis, kekerasan, permusuhan, kebencian dan konflik yang merugikan kehidupan bersama.

Selanjutnya, bekerja sama dengan pihak mana pun untuk kebaikan dan kemaslahatan serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat luas.

“Ketujuh, tetap bergairah membangun amal usaha dan kegiatan-kegiatan dakwah yang membawa kemajuan umat dan bangsa,” kata Haedar.

Selain itu, ia juga meminta seluruh komponen bangsa untuk saling menghormati dan saling menghargai, serta tidak saling merendahkan dan menghinakan martabat orang lain.

“Sehingga, perbedan politik tetap bermartabat dan berkeadaban. Kembangkan sikap saling toleran dan tidak menghujat sebagai cermin bangsa berakhlak utama,” ujar Haedar.

Kompas TV Agus-Sylviana Minta Restu PBNU & Muhammadiyah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com