Pungutan Liar Masih Terjadi Saat Pembuatan E-KTP

Kompas.com - 10/10/2016, 23:56 WIB
Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip. 
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPetugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemantauan yang dilakukan Ombudsman RI di 34 provinsi menunjukkan, masih terjadi pungutan liar dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Anggota Ombudsman Ahmad Suhaedy mengatakan, ada oknum petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memanfaatkan panjangnya antrean perekaman data KTP elektronik di kecamatan.

"Ketika ratusan masyarakat antre sudah dari subuh. Mereka menitip antrean pada pedagang setempat atau oknum petugas Disdukcapil. Memberikan uang Rp. 50.000 agar dapat nomor antrean paling depan. Karena kuota dibatasi sampai 500," kata Suaedy, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Pungli juga terjadi dalam proses pencetakan KTP elektronik. Dengan membayar hingga ratusan ribu, pencetakan KTP elektronik dapat diprioritaskan.

"Harganya Rp 200.000-300.000 per orang. Ada blangko spesial. Bahkan kami ada bukti resinya," ujar Suaedy.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arif Fakrullah mengatakan, akan menindaklanjuti temuan Ombudsman.

Namun, jika melibatkan pihak kecamatan, Zudan hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

"Kalau di didinas kami bisa menindak. Karena semi vertikal," ujar Zudan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X