Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Minta Maaf Masih Ada Prajurit yang Cederai Rakyat

Kompas.com - 04/10/2016, 21:34 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta maaf terkait pemukulan oleh oknum anggota TNI AD dari Yonif Para Raider 501 terhadap seorang wartawan Net TV Madiun, Sony Misdananto, pada Minggu (2/10/2016) lalu.

Hal itu disampaikan Gatot usai menggelar acara kenaikan pangkat 13 Perwira Tinggi (Pati) TNI, di Kantornya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

"Dalam kesempatan ini saya mohon maaf masih ada prajurit-prajurit saya yang berbuat menyakiti dan membuat rakyat tercederai, tapi yakinlah, awasi, pasti akan diproses secara hukum," tutur Gatot.

(Baca: Panglima TNI Tindak Lanjuti Dugaan Penganiayaan Wartawan di Madiun)

Gatot juga membantah jika kejadian tersebut dalam rangka mempertunjukkan kehebatan TNI. Ia menegaskan bahwa TNI sangat menghormati masyarakat sipil, apapun profesinya.

Sebab, lanjut Gatot, keberadaan TNI saat ini berawal dari rakyat di masa lalu.

"Doktrin TNI, TNI berasal dari rakyat. Yang memerdekakan bangsa ini bukan TNI, tidak ada peran TNI sekecil apapun juga karena (dahulu) TNI Belum ada, tapi rakyat yang bersama-sama merebut kemerdekaan," kata Gatot.

Sebelumnya, Sony dipukul saat meliput kasus kecelakaan lalu lintas oleh oknum anggota TNI AD dari Yonif Para Raider 501. Bahkan, kamera miliknya juga dirusak.

(Baca: Seorang Wartawan di Madiun Dianiaya Sejumlah Oknum Berseragam TNI AD)

Akibat penganiayaan itu, pria yang melakukan peliputan di Madiun dan Ponorogo ini mengalami pusing dan luka nyeri di sebelah pipi kiri.

Ia juga mengalami kerugian material. Kamera dan memory card miliknya dirusak para oknum tersebut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com