Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Diminta Awasi Media Sosial Selama Pilkada

Kompas.com - 26/09/2016, 19:24 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Baidowi, menilai keberadaan akun penyebar informasi terkait para calon kepala daerah yang bersaing dalam pilkada serentak perlu diawasi.

Ini perlu dilakukan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak nanti.

Menurut Baidowi, dunia maya menjadi wadah yang paling mudah dimanfaatkan untuk melakukan kampanye. Di sisi lain, efek dari penyebaran info itu bisa positif ataupun negatif yang dapat menimbulkan kekacauan.

Menurut dia, semestinya ada norma-norma yang ditetapkan dan dipatuhi terkait penyebaran informasi atau kampanye melalui media digital atau media sosial.

"Karena bicara media sosial Itu sudah terbelah, pro dan kontra. Berimbas pada dunia nyata. Itu yang kami khawatirkan," ujar Baidowi dalam sebuah diskusi di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) aktif mengawasi seluruh akun yang ada di dunia maya secara ketat.

"Kami berharap pada Bawaslu agar tidak hanya fokus pada akun-akun yang resmi," kata dia.

Sementara itu, pakar informasi teknologi dan kriptografi, Pratama Persadha, mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih banyak yang mudah terpengaruh atas informasi yang beredar di media sosial.

Informasi yang belum jelas asal-usulnya ditelan mentah-mentah dan diyakini kebenarannya hanya karena sudah banyak yang mengamini atau mengiyakan berita tersebut.

Pratama melanjutkan, bahkan saat ini banyak akun di media sosial yang sebenarnya dibuat oleh satu orang.

"Dia menggunakan aplikasi tertentu dia posting secara general. Sebenarnya dia sendiri yang posting, dengan beberapa akun," ujar Pratama.

Oleh karena itu, penyelenggara pemilu diminta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara, Bareskrim Mabes Polri, bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memantau dan mengawasi berbagai hal negatif disebar di dunia maya.

"Penegak hukum bisa memonitor, mengawasi akun-akun yang sebenarnya melakukan cyberbullying yang keterlaluan. Hingga ke arah anarkis, itu enggak boleh," kata dia.

Kompas TV BNN Gelar Tes Urine Calon Anggota Bawaslu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com