Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Wacana Penguatan DPD Hancur Lebur karena Ketuanya Ditangkap KPK"

Kompas.com - 19/09/2016, 21:34 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Koordinator Indonesian Corruption Watch Adnan Topan Husodo mempertanyakan wacana memperkuat kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut dia, penguatan kewenangan DPD berisiko memperbesar penyimpangan yang dilakukan oleh anggotanya.

Kesiapan DPD memikul kewenangan yang lebih luas dipertanyakan pasca Ketua DPD Irman Gusman terjerat kasus dugaan suap.

Ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adnan berpendapat, penguatan kewenangan berpotensi meningkatkan korupsi di internal DPD.

"Kalau ada wacana memperkuat DPD, kita siap enggak? Siap menerima dampak dari kekuasaan baru yang diberikan undang-undang kepada DPD? Karena itu artinya penyimpangannya menjadi lebih besar. Power tends to corrupt," ujar Adnan, seusai 'Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11', di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Adnan mengatakan, di satu sisi, publik ingin demokrasi diperkuat dengan menambah wewenang DPD.

Namun, aktor-aktor yang menjalankan lembaga ini dinilainya tidak demokratis.

"Wacana itu hancur-lebur karena ketuanya ditangkap KPK. Apakah semua anggota DPD nantinya punya potensi abuse of power yang lebih serius dari sekarang jika diberi kewenangan yang kuat?" kata Adnan.

Pasca penangkapan Irman, muncul wacana penguatan wewenang DPD agar lebih dari sekadar memberikan pertimbangan dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menyatakan, ditangkapnya Irman oleh KPK justru terjadi karena saat ini DPD tak memiliki kewenangan yang jelas dalam tiga hal tersebut.

Farouk mengatakan, jika DPD memiliki wewenang yang jelas dalam tiga hal tersebut maka peristiwa ditangkapnya Irman tak akan terjadi.

Pernyataan Farouk tersebut menanggapi pertanyaan awak media yang meragukan kinerja DPD ke depan apabila memiliki wewenang yang sama dengan DPR.

Sebab, pucuk pimpinan DPD saat ini yang dirasa tak memiliki wewenang seperti DPR justru malah ditangkap dan menjadi tersangka kasus korupsi.

"Justru karena DPD tidak memiliki kewenangan yang jelas dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan makanya masing-masing anggota malah bergerak sendiri. Akhirnya tertangkap seperti ini," kata Farouk saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

Farouk menambahkan, dengan kejelasan wewenang legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPD justru akan menghindarkan anggota DPD dari upaya gratifikasi yang memanfaatkan posisi dan jaringannya sebagai pejabat negara.

Kompas TV Xaveriandy Berbisnis Impor Gula Sejak 10 Tahun Lalu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com